Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyegel area operasional PT Mineral Trobos, perusahaan tambang nikel milik pengusaha David Glen Oei, terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan hutan Maluku Utara.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban terhadap pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sah.
"Tim satgas sedang bekerja melakukan penertiban atas pengolahan kawasan hutan secara ilegal atau tidak sah di seluruh kawasan hutan Indonesia, termasuk di Maluku Utara," kata Barita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan, penertiban dilakukan melalui sejumlah langkah, seperti penguasaan kembali lahan, penagihan denda administratif, serta pemulihan aset negara. Proses penguasaan kembali dilakukan dengan pemasangan plang sebagai penanda bahwa area tersebut telah diambil alih negara melalui Satgas PKH.
Ia menegaskan seluruh proses penindakan dilakukan secara terukur, akuntabel, dan transparan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan serta ketentuan hukum lainnya.
"Saat ini, seluruh verifikasi atas dugaan pelanggaran kawasan hutan sedang gencar dilakukan tim satgas di lapangan," ujarnya.
Satgas PKH bertugas menindak berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam, termasuk di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, guna memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum.
Barita menambahkan, setiap langkah penertiban dilakukan secara cermat dan profesional untuk menjaga legalitas pemanfaatan kawasan hutan.
Satgas PKH sendiri dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto, dengan mandat melakukan pemeriksaan serta penertiban terhadap kegiatan usaha berbasis sumber daya alam di kawasan hutan. (Ant.E-3)
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Novel Baswedan menduga ada intervensi dalam kasus izin pengelolaan tambang nikel di Konawe Utara.
Pertambangan nikel ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada 25 Oktober - 4 November 2025 ditindak.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti tidak ditemukannya dokumen Surat Keputusan (SK) pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Untuk memaksimalkan hal tersebut, aktivitas pertambangan nikel di Indonesia juga harus memperhatikan aspek-aspek sesuai kaidah yang berlaku, terutama dampak lingkungan.
JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) menilai reaksi DPR RI mengenai memperketat pengawasan terhadap oknum yang bekingi tambang sudah sangat telat.
SATUAN Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menindak aktivitas tambang ilegal di wilayah Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung.
Dian melihat langsung aktivitas penggalian dengan menggunakan alat berat. Dia langsung memerintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan penggalian.
Kementerian Kehutanan bersama TNI menghancurkan 31 tenda biru penambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Kapolsek Pangean Iptu Aman Sembiring menegaskan tindakan tegas ini merupakan wujud komitmen pihaknya dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem sungai
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved