Reaksi DPR soal Perketat Pengawasan Beking Tambang Dinilai Sudah Telat

JARINGAN Advokasi Tambang (Jatam) menilai reaksi DPR RI mengenai memperketat pengawasan terhadap oknum yang bekingi tambang sudah sangat telat.

Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman, mengatakan masalahnya bukan pada kurangnya pengawasan tapi pada kemauan politik dari DPR RI.

"Mereka hanya baru bicara akan memperketat setelah presiden buka suara dan bencana terjadi yang telah menewaskan ribuan orang, itu sangat terlambat dan cenderung reaktif," kata Alfarhat saat dihubungi, Rabu (17/12).

Hal itu dikarenakan fenomena penambangan ilegal sudah berlangsung sejak lama dan dibiarkan berlangsung tanpa adanya penindakan. Selain itu, Jatam menilai kemungkinan DPR sudah tahu adanya kegiatan tambang ilegal karena fungsi DPR yang melakukan pengawasan di dapilnya masing-masing.

"Jika DPR sudah tahu adanya kegiatan tambang ilegal yang artinya DPR termasuk bagian dari pemufakatan jahat yang dilakukan bersama-sama," ungkapnya.

Jatam berharap langkah selanjutnya DPR tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi juga memanggil nama pelaku beking yang terlibat, serta mampu membuka jalur transaksinya dan mendorong penegakan hukum yang berat untuk menjerat aktor kuncinya.

"Setiap hari pembiaran dilakukan, berarti DPR ikut bertanggung jawab atas rusaknya hutan, sungai yang tercemar hingga hilangnya ruang hidup warga," pungkasnya.
(H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia