Ramai Tambang di Raja Ampat, Pengamat : Perlu Penyelesaian Bukan Hanya Pendekatan Militer

PENGAMAT militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebut pendekatan keamanan selama ini menjadi satu-satunya yang digunakan untuk berbagai permasalahan di Papua. Lebih dari itu, Khairul menuturkan perlu ada strategi komprehensif mencangkup sisi keamanan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik di bumi Cenderawasih itu. Papua tengah disorot akibat keberadaan tambang nikel di Raja Ampat, yang kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat Papua.

“Pendekatan keamanan tetap penting, apalagi mengingat masih ada ancaman nyata dari kelompok bersenjata. Tapi pendekatan ini tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kehadiran negara yang lebih adil dan melindungi, bukan semata mengendalikan,” ujar Khairul kepada Media Indonesia, Minggu (8/6/2025). 

“Pemerintah perlu terus memperkuat kehadiran layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dengan menjadikan masyarakat Papua sebagai subjek yang dilibatkan dalam setiap prosesnya,” tambahnya.

Baca juga : Tambang Nikel di Raja Ampat, Citra Indonesia Dipertaruhkan

Menurutnya, kebijakan afirmatif penting, tapi tidak boleh elitis atau sebatas simbolik.  Khairul menuturkan kebijakan harus bisa menjangkau masyarakat akar rumput, termasuk di daerah-daerah pedalaman yang selama ini tertinggal.

“Ruang dialog juga harus dibuka dan dijaga. Banyak tokoh adat, gereja, maupun masyarakat sipil Papua yang moderat dan ingin damai, tapi selama ini belum dilibatkan secara optimal sebagai mitra,” ujarnya. 

Di sisi lain, kata Khairul, perlu ada perbaikan menyeluruh dalam tata kelola anggaran pembangunan,” tegasnya.

Baca juga : DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang Izin Tambang Nikel Raja Ampat

Jika pun ada anggaran besar yang dikucurkan ke Papua, Khairul mengatakan harus dipastikan penggunaannya benar, efektif, dan tidak berhenti di tangan elite atau bahkan disalahgunakan. 

Jika anggaran terasa manfaatnya untuk masyarakat di bawah, maka kepercayaan rakyat Papua akan terus menguat.

“Penyelesaian Papua harus menyatukan langkah antara perlindungan keamanan, keadilan sosial, dan partisipasi bermakna. Kehadiran Menkeu ke wilayah konflik adalah awal yang baik, tapi langkah selanjutnya jauh lebih penting,” paparnya.

“Bagaimana semua kementerian, termasuk keuangan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan dalam negeri, bisa bersinergi menghadirkan keadilan yang nyata dan merata bagi seluruh rakyat Papua,” ungkap Khairul. (H-4)