Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ASISTEN Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batubara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Herry Permana mengatakan sektor pertambangan memiliki peran krusial dalam transisi ke energi yang lebih hijau dan ramah lingkungan.
"Pertambangan memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi, terutama karena mineral dibutuhkan untuk energi terbarukan seperti baterai dan turbin angin," kata Herry dalam sambutannya di Indonesia Miner Conference & Exhibition 2025 Jakarta, Selasa (10/6) seperti dikutip dari Antara.
Sementara itu, Herry menekankan kegiatan dan industri pertambangan juga perlu dipastikan berkelanjutan dan ramah lingkungan, menerapkan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi baru untuk orientasi ekspor.
"Pengoptimalan kolaborasi antarpemangku kepentingan terkait diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8%," kata Herry.
Namun, Herry pun menyoroti bahwa transisi energi dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan di Indonesia dapat berjalan mulus jika didukung strategi yang tepat.
"Diperlukan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan mudah dilaksanakan bagi sistem pengelolaan pertambangan dan industri dari hulu sampai hilir, yaitu melalui rantai pasokan yang efektif dan efisien, transparan, berkeadilan, dan terjamin," ujar dia.
Herry menilai hal tersebut diperlukan guna mewujudkan ketahanan energi nasional selain energi fosil.
"Yaitu penyediaan bahan baku mineral logam primer, termasuk logam tanah jarang, dan batubara untuk teknologi terbarukan, seperti baterai kendaraan listrik (EV), panel surya, turbin angin, dan lain-lain sesuai dengan Astacita Presiden dalam PN 5," kata dia.
Selain mendukung percepatan transisi energi, Herry mengatakan industri pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada periode 2028-2029.
"Baik secara langsung melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pendapatan ekspor (DHE), peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja), maupun secara tidak langsung seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia," kata Herry.
"Sehingga, perlu terus didukung oleh kolaborasi multiheliks yaitu dari pemerintah, badan usaha, masyarakat, akademisi, asosiasi, dan media," imbuhnya. (E-4)
Bila keseimbangan ekosistem terganggu, rantai makanan yang menopang kehidupan spesies-spesies ini akan runtuh.
Jika pembangunan hanya diartikan sebagai akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, kasus Raja Ampat menjadi cerminan kegagalan dalam memahami esensi keberlanjutan.
PT Vale Indonesia (Tbk) berhasil mempertahankan kinerja yang kuat dan terus menegaskan posisinya sebagai pemimpin industri dalam bidang keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan.
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
Ketika awak media menanyakan apakah hal yang digali adalah terkait dugaan kerusakan lingkungan, Sandi belum bisa menjawab.
Dampak ekologis dari pertambangan di pulau-pulau kecil, seperti yang terjadi di Raja Ampat, dinilainya sangat destruktif dan bisa bersifat permanen.
“Jika pengawasannya lemah, perusahaan bisa saja diam-diam melanjutkan operasi sambil menunggu hasil gugatan."
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved