Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGAMAT ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menegaskan pentingnya penghentian total kegiatan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menilai proses penambangan apapun bentuknya, pasti merusak lingkungan.
Untuk penambangan di Raja Ampat, khususnya di Pulau Gag, meski dilakukan reklamasi sekalipun, dampaknya tetap akan merusak keutuhan alam geopark yang merupakan bagian dari ekosistem destinasi wisata unggulan tersebut.
"Menurut saya, semua penambangan di Raja Ampat dan sekitarnya harus dihentikan untuk selamanya. Jangan ada lagi izin penambangan,” ujar Fahmy kepada Media Indonesia, Minggu (8/6).
Lebih lanjut, Fahmy mengungkapkan kecurigaan aktivitas penambangan yang masih berlangsung di Raja Ampat bukan semata karena kelalaian, melainkan juga diduga kuat merupakan hasil dari praktik kongkalikong antara oknum pemerintah pusat dan pengusaha tambang.
Kongkalikong semacam ini dituding terjadi sebelum pemerintahan Prabowo Subianto.
“Saya menduga ada konspirasi antara oknum pemerintah dengan pihak perusahaan tambang yang memungkinkan penambangan tetap berjalan di Raja Ampat," ucapnya.
Dugaan tersebut pun harus diusut tuntas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan Agung. Jika terbukti, semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum.
Terkait adanya perbedaan sikap antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merencanakan pemberian sanksi, sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada masalah dalam aktivitas tambang tersebut, Fahmy menilai hal itu menambah kebingungan publik.
Idealnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian hadir untuk menyatukan arah kebijakan serta menyelaraskan sikap antar kementerian agar tidak menimbulkan kebingungan publik
“Perbedaan kepentingan antara dua kementerian ini jelas membingungkan. Seharusnya Kemenko Bidang Perekonomian bisa menyelaraskan sikap pemerintah," pungkasnya. (E-4)
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan bahwa usulan rumah subsidi seluas 18 meter persegi bersifat sebagai opsi tambahan, bukan menggantikan regulasi sebelumnya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
KETUA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah mengatakan aktivitas tambang nikel Raja Ampat, Papua, telah menimbulkan pelanggaran HAM.
KETUA Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengatakan Raja Ampat kaya akan keanekaragaman hayati darat maupun laut dan banyak di antaranya bersifat endemik.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Warinussy tidak sepakat jika kasus dugaan pidana tambang nikel di kawasan konservasi dunia Raja Ampat, Papua Barat Daya, diselesaikan tanpa melalui jalur hukum.
BEM PTNU membantah isu yang menyebutkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terlibat dalam aktivitas pertambangan di Raja Ampat,
Permasalahan di Raja Ampat keburu melebar sebelum kajian KPK rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved