Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan pengujian terhadap sejumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang diadopsi di dalamnya.
Penentuan sistem pemilu, ujar Ninis, sapaan Khoirunnisa, seharusnya menjadi kewenangan pembuat undang-undang.
Ia menyebut pembicaraan terkait hal tersebut dibahas saat DPP Partai NasDem mengunjungi Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB pada hari ini.
Kemunduran demokrasi akan terjadi jika pemilu kembali dilaksanakan dalam sistem tertutup yang hanya memilih partai politik.
Anggota DPR Taufik Basari mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka.
"Kalau proporsional tertutup dikabulkan, maka pihak terkait selaku bakal calon legislatif (bacaleg) tidak mempunyai ruang dan peluang untuk berkompetisi di dapilnya,”
Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menyebut adanya penundaan sidang gugatan sistem proporsional terbuka cukup membuang-buang waktu.
MK adalah lembaga yang secara institusional memiliki sikap dan tidak akan terpengaruh pihak manapun.
Juru bicara MK Fajar Laksono menegaskan MK selalu siap dalam menjaga independensi, khususnya saat sidang.
Skema proporsional tertutup dinilai akan merusak hubungan keterwakilan antara rakyat dan anggota DPR.
Ray menilai dampak yang akan dirasakan PBB dengan ikut menemani PDIP mendukung proporsional tertutup bersifat jangka pendek.
Menurut Nurul, wacana perubahan sistem pemilihan anggota legislatif menjadi proporsional tertutup disikapi pihaknya dan tujuh fraksi lain secara serius.
Afit juga menilai pernyataan sikap tersebut mempunyai dampak positif pada perhatian publik terhadap Pemilu 2024.
Bagaimanapun, sistem proporsional terbuka lebih menjamin akuntabilitas dan keterlibatan rakyat dalam proses pemilu terutama dalam memilih wakil rakyat.
SISTEM elektoral dapat menjadi penyebab sekaligus konsekuensi dari karakter politik sebuah bangsa.
Pertemuan itu menjadi teladan bagi publik bahwa dalam perbedaan sekalipun, tetap ada persamaan yang membuat dinamika politik itu di tengah perbedaan bisa tetap menemukan kesamaan.
JK tidak menyebutkan secara terang-terangan dampak negatif dari sistem pemilihan terbuka. Ia hanya menyebutkan istilah jeruk makan jeruk.
Mayoritas publik yakni sebesar 63 persen menginginkan agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.
Pemilu dengan cara menclos partai saja akan menjauhkan rakyat dengan wakil mereka di parlemen.
Pemohon dalam uji materi sistem kepemiluan dinilai gagal memahami alur pemilu, sehingga petitum irasional, absurd, dan kacau.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved