Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Sesmenko) Susiwijono menuturkan, pembebasan sertifikat halal itu akan ditanggung pemerintah.
Vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.
PENETAPAN kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sukoso menegaskan, informasi bahwa pasal 14 yang mengatur persyaratan auditor halal harus muslim dihapus dalam UU Cipta Kerja adalah tidak benar.
PEMERINTAH tengah menyiapkan vaksin covid-19 dan menggandeng sejumlah kalangan, termasuk ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalannya.
IPB University menyatakan kesiapan dirinya untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lewat keberadaan Unit Laboratorium Pengujian dan Sertifikasi.
Pembiayaan fasilitasi sertifikasi halal UMK dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong mengatakan RUU Cipta Kerja memberikan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha dan memperluas lembaga pemeriksa halal.
Ma'ruf juga telah meminta sejumlah stakeholders sertifikasi halal untuk lebih proaktif. Proses pemeriksaan standar halal vaksin harus seiring dengan tahapan uji klinis dan produksi.
“Sertifikasi halal adalah bagian dari upaya memberikan penguatan kepada UMKM,” ujar Lukman
Ketua UMKM Bidang Makanan dan Minuman Kota Bekasi Afif Ridwan mengatakan saat ini hampir seluruh pemerintah daerah memiliki program sertifikasi halal UMKM tanpa dipungut biaya.
Pemerintah mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Hal itu dikarenakan UMKM merupakan salah satu objek utama sertifikasi halal karena adanya kebijakan pemberlakuan wajib sertifikasi halal
Dalam kondisi normal, proses sertifikasi halal bisa enam hingga 1 tahun. Namun karena pandemi, proses sertifikasi halal vaksin covid-19 diharapkan bisa selesai 1 bulan.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan sejumlah pelanggaran dalam mengurus proses sertifikasi halal. Salah satunya, proses penetapan auditor halal.
Sinergitas yang dibangun bertujuan agar pelayanan kepada umat tidak terganggu.
MUI sudah mensertifikasi 142 auditor halal.
Sebelum BPJPH siap, Kementerian Agama harus mengembalikan sementara sertifikasi halal kepada MUI dengan sistem pendaftaran yang pararel.
Pendelegasian kewenangan kepada ormas-ormas Islam berbadan hukum diharapkan proses sertifikasi halal bisa lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.
Mirisnya yang terjadi saat ini masih banyak tumpang-tindih regulasi antara pusat dan daerah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved