Sabtu 08 Agustus 2020, 15:55 WIB

Kurang Komunikasi BPJPH Tabrak Aturan

Fachri Auddia Hafiez | Humaniora
Kurang Komunikasi BPJPH Tabrak Aturan

Antara
Ilustrasi sertifikasi halal

 

DIREKTUR Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menilai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan sejumlah pelanggaran dalam mengurus proses sertifikasi halal. Salah satunya, proses penetapan auditor halal.

"BPJPH melakukan training (auditor) sendiri. Lalu hasilnya ingin Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensertifikasi," kata Ikhsan dalam diskusi virtual bertajuk 'Sertifikasi Halal dan Kesiapan BPJPH', Sabtu, (8/8).

Hal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Beleid itu menyebutkan auditor halal mesti memperoleh sertifikasi dari MUI. Artinya, MUI harus dilibatkan dalam uji kompetensi calon auditor.

Menurut Ikhsan, BPJPH justru membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sendiri yang diklaim telah bekerja sama dengan MUI. Namun, kerja sama itu dibantah MUI.

"Surat BPJPH kami (terima) yang resmi bilang sudah ada kerja sama (dengan MUI). Nah ini yang benar yang mana? Tentu kami percaya kepada ulama bukan kepada BPJPH," imbuh Ikhsan.

Selain itu, penunjukkan PT Sucofindo sebagai LPH juga dianggap bertentangan karena tak melibatkan MUI. Belakangan, IHW menggugat penunjukkan perusahaan pelat merah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 
Kepala BPJPH Sukoso ditudingnya tak paham soal birokrasi mengurus proses sertifikasi halal. Sukoso juga dianggap tidak paham sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014.
 
Ikhsan menambahkan, Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 yang mengembalikan peran MUI menyelenggarakan sertifikasi halal sebagai bukti ketidaksiapan BPJPH. Dia pun menilai ini langkah paling tepat.
 
"Sudah tepat saya kira Kementerian Agama sementara memberikan opsi untuk dilakukan dulu oleh MUI," ucap Ikhsan.

Sebelumnya, sertifikasi halal awalnya diurus oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI selama 30m tahun lebih. Setelah ada UU nomor 33 tahun 2014 sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH yang dinaungi Kementerian Agama.

Namun pada 2019 Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 mengembalikan peran MUI menyelenggarakan sertifikasi halal. Sebabnya, BPJPH belum siap melaksanakan tugas itu meski sudah tiga tahun berdiri. (medcom/OL-13)

Baca Juga

Ilustrasi

Malam ini, Gempa Magtnitudo 7,1 Guncang Kapulauan Talaud

👤Baharman Hasyim 🕔Kamis 21 Januari 2021, 20:35 WIB
Gempa dengan  Magnitudo 7,1 terjadi  di 134 kilometer (km) timur laut Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud , Sulawesi ...
Antara/Irwansyah Putra

Vaksinasi Covid-19 Mandiri Dapat Lampu Hijau, Pengusaha Antusias

👤Insi Nantika Jelita 🕔Kamis 21 Januari 2021, 20:17 WIB
"Peminat cukup banyak khususnya industri yang memiliki banyak karyawan," ungkap...
MI/Syarief Oebaidillah

Peran Swasta Tangsel Atasi Kesulitan Belajar Masa Pandemi

👤Syarief Oebaidillah 🕔Kamis 21 Januari 2021, 20:13 WIB
Maka untuk mendukung kegiatan KBM, sebuah rumah belajar online di Tangsel diluncurkan kelompok usaha pasar modern Hero Grup yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya