PEMERINTAH tengah menyiapkan vaksin covid-19 dan menggandeng sejumlah kalangan, termasuk ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan kehalalannya.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam Saleh mengutarakan, kemarin, fatwa merupakan jawaban keagamaan atas masalah yang muncul di tengah masyarakat. Terkait dengan kasus covid-19, MUI telah menetapkan beberapa fatwa keagamaan sebagai upaya penanganan dan memberi panduan bagi masyarakat saat pandemi ini.
Di antara fatwa-fatwa itu, Asrorun menyebutkan antara lain fatwa terkait dengan tata cara ibadah saat covid-19, fatwa ibadah bagi tenaga medis, dan fatwa pengurusan jenazah. "Untuk vaksin covid-19 fatwanya setelah dilakukan proses pemeriksaan. Sekarang memasuki proses pemeriksaan," jelasnya.
Dia menjelaskan, pihak Bio Farma yang akan memproduksi vaksin telah mengajukan proses sertifiksi halal ke MUI. MUI pun akan dilakukan audit lapangan demi kepentingan itu. "Tim audit insya Allah berangkat pada 14 Oktober ini."
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan MUI menyiapkan fatwa tentang vaksin covid-19. Pasalnya, saat ini pemerintah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mempercepat ketersediaan vaksin tersebut.
Dihubungi terpisah, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Mastuki mengemukakan, pihaknya diminta masuk tim bersama dengan kementerian/lembaga lain dalam penetapan kehalalan vaksin covid-19. "Ada Kementerian BUMN, Badan POM, Kemenkes, LPPOM, MUI, dan lain lain. Kepala BPJPH juga aktif menjalin komunikasi dengan pihak Bio Farma," ujarnya.
Dia mengatakan, BPJPH berharap status kehalalan vaksin covid-19 secepatnya jelas bagi masyarakat. Karena itu, setelah pengujian vaksin selesai, segera berlanjut ke proses sertifikasi halal. "BPJPH siap dan akan proaktif membantu proses tersebut."
Mastuki menandaskan, proses sertifikasi halal untuk vaksin covid-19 nantinya sama dengan produk-produk lain. (Bay/X-8)
