Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu
“Kecacatan ini seperti saat sertifikat dimohonkan, itu adanya 2 akta yang berbeda cover, namun memiliki nomor dan tahun yang serupa."
Hal itu penting sebagai kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa lahan. Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 94 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat.
Kasus sengketa Cakung penuh dengan rekayasa dan intervensi dari para pengusaha dan oknum pejabat pertanahan yang merugikan rakyat kecil.
Langkah Jokowi merombak pimpinan di kementerian ATR/BPN dinilai sangat tepat dan merupakan cahaya keadilan bagi rakyat Indonesia.
Sidang lanjutan tersebut rencananya akan digelar di lokasi yang diperkarakan, namun urung dilaksanakan.
"Kita ingin ada pemeriksaaan lokasi, agar bisa lebih jelas semuanya," kata Hema
Seluruh masyarakat Batam diimbau agar tidak membeli Kavling Siap Bangun (KSB) yang lokasi lahannya tidak pernah dialokasikan BP Batam sebelumnya.
"Girik hanya penunjukan sendiri tanpa validasi oleh lembaga yang menerbitkannya," ujarnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa sertifikat tanah sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas lahan
Terkait penguasaan atau pencaplokan tanah milik masyarakat Riau, seluas 100 ribu hektare oleh perkebunan kelapa sawit milik Delta Group yang jauh melebihi luas HGU yang dimilikinya.
KONFLIK pertanahan yang kerap terjadi bisa diselesaikan dengan baik jika pihak yang bersengketa mengedepankan musyawarah.
KSP ingin mendengar langsung kesaksian dan keinginan masyarakat terkait proses pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan Waduk Bener.
Panja Mafia Tanah DPR mendesak Polri agar menyelesaikan kasus sesuai dengan data dan fakta yang ada
Desmond Junaidi Mahesa mengatakan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Ia mengakui, melihat laporan masyarakat dan media, proses pengamanan upaya pembebasan lahan di Wadas sangat berlebihan.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta maaf kepada seluruh masyarakat khususnya warga Wadas Purworejo terkait peristiwa yang terjadi Selasa (8/2).
Keberadaan dokumen tersebut akan menjadi bekal kuat bagi masyarakat jika suatu hari dihadapkan pada sebuah sengketa.
Warga merasa terusik lantaran namanya dicatut oleh orang luar desa terkait sengketa tanah antara warga luar desa yang mengeklaim sebagai pemilik tanah
SEORANG pekerja kemanusiaan bernama Anton Yohanis Bala, 50, diteror dan diintimidasi oleh warga yang menuduhnya terlibat dalam kasus pencabutan pilar batas tanah di Desa Runut, Sikka.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved