Berita Terbaru Sengketa Tanah Hari Ini

Kasus Polisi Peras Polisi, Kompolnas: Jeruk Makan Jeruk

KOMISIONER Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto mengatakan kasus viralnya kasus Bripka Madih serta penyidik yang diduga memeras di kasus sengketa lahan bagai jeruk makan jeruk.

Pembagian Sertifikat Wakaf Sejak 1977, Wamen ATR/BPN: 53% Dilakukan Di Era Presiden Jokowi

Raja menyebut bahwa sertifikasi tanah Wakaf dan Rumah Ibadah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto

Menteri Hadi Rampungkan Konflik Agraria Menahun di Cilacap

Sebanyak 200 bidang tanah untuk perumahan warga kini sudah resmi disertifikasi melalui program redistribusi tanah.

Sertifikat Ganda Momok Klasik Kasus Pertanahan

Tanah tersebut biasanya terlihat kosong atau tidak ada tanda-tanda kepemilikan tanah, lalu ada oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan celah kecerobohan dari pemilik

Tidak Ingin Jokowi Sedih, Hadi Tjahjanto Pastikan Semua Rumah Ibadah Disertifikasi

Hadi menegaskan, seluruh rumah ibadah, termasuk gereja akan dikawal dan disertifikasi seluruhnya.

Mahfud MD: Mafia Tanah Masih Marak, Harus Kita Selesaikan

Menko Polhukam menyoroti mafia tanah yang seringkali bertindak lebih cepat, serta mengalahkan langkah pemerintah yang berbenturan dengan aturan hukum. 

Ini Penjelasan Kuasa Hukum Mantan Kuasa Hukum Aloysius Labina Soal Kisruh Tanah Eks PU Flotim

Max Labina Ahli, ahli waris dari Aloysius Boki Labina meminta ganti rugi atas lahan tersebut.

Pemda Flotim Pastikan Putusan Kasasi Sudah Diberikan kepada Ahli Waris Lahan Eks PU

"Putusan Kasasi dan PK itu juga sudah dijelaskan Pak Ketua Pengadilan bahwa sudah diserahkan kepada kuasa hukum Bapak Aloysius Boki Labina."

Sengketa Lahan Eks PU Flotim, Ahli Waris Tuding Pemda tidak Mau Bayar Ganti Rugi

Ahli waris, Max Labina dan keluarga meminta pihak Pemerintah Daerah Flotim untuk menunjukkan bukti putusan kasasi yang menyatakan mereka telah memenangkan perkara.

Menteri Hadi Tawarkan Solusi Sengketa Tanah di Curahnongko Jember

Masalah pertanahan antara warga masyarakat deaa Curahnongko dengan PT Perkebunan Nusantara XII sudah berlangsung sejak 1965.

Menindaklanjuti Ratas dengan Presiden, Menteri Hadi Gerak Cepat ke Surabaya

Di Surabaya, Menteri Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria.

Eksekusi Lahan PTPN IV Kebun Balimbingan Berlangsung Kondusif

Langkah ini dilakukan setelah terdapat kekuatan hukum tetap (inkracht), mulai dari tingkat gugatan hingga peninjauan kembali.

Warga Siantar Desak Erick Tohir Setop Kekerasan PTPN III

Ricuh proses eksekusi lahan PTPN III, sudah berulang kali terjadi dalam sebulan terakhir. Warga menolak ganti rugi

Penyelesaian Kasus Tanah di Jateng Butuh Keberpihakan kepada Masyarakat

Dalam penyelesaian kasus pertanahan yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tidak bisa hanya mengandalkan regulasi saja, tapi juga butuh keberpihakan kepada masyarakat.

Pengertian Arbitrase dan Prosedur Penyelesaian Kasus

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para para pihak yang bersengketa. 

Program Sertifikasi Lahan BPN Terkesan Asal Jadi, Ini Akibatnya

PROGRAM  Nasional sertifikasi lahan yang gencar di lakukan BPN di berbagai daerah terkesan asal jadi. Sebab, petugas BPN dinilai lalai tanpa mengecek keabsahan warkah.

Warga Gunung Sahari Resah Tempat Tinggal Akan Dieksekusi

Berdasarkan surat pemberitahuan PN Jakarta Pusat, eksekusi lahan tempat tinggal tersebut akan dilakukan pada Rabu (9/11).

Menteri Hadi Sambangi Blora Selesaikan Konflik Agraria

Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu

Warga Gunung Sahari Selatan Sebut Eksekusi Lahan Janggal dan Cacat Hukum

“Kecacatan ini seperti saat sertifikat dimohonkan, itu adanya 2 akta yang berbeda cover, namun memiliki nomor dan tahun yang serupa."

Presiden Minta Pemberian Sertifikat Tanah ke Masyarakat Dipercepat

Hal itu penting sebagai kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa lahan. Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 94 juta bidang tanah yang memiliki sertifikat.

Merancang Ulang Masa Depan Pendidikan Tinggi Teknik: Dari Gudang Pengetahuan Menuju Kurator Peradaban

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia