Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI ATR/BPN Hadi Tjahjanto beserta rombongan menyambangi Kabupaten Blora Jawa Tengah. Menteri Hadi langsung menemui perwakilan warga, Bupati Blora Arief Rohman dan unsur Forkompinda lainnya.
Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu yang sudah menghuni dan menggarap tanah tersebut selama 60 tahun.
Perwakilan warga menyampaikan aspirasi ketika bertemu Hadi. "Kami menempati tanah ini sudah 60 tahun Pak. Berbagai masalah dan klaim silih berganti membuat warga selalu hidup dalam ketidakpastian hukum. Selalu merasa resah suatu saat bisa digusur. Maka kami mohon sekali kepada untuk segera memberikan kepastian hukum untuk lebih dari 1000 kepala keluarga Pak," ujar warga tersebut.
Dalam pertemuan tersebut Menteri Hadi mengatakan kedatangannya untuk membawa solusi. Ia mengaku sudah meminta Pemerintah Kabupaten Blora menyelesaikan konflik tersebut.
"Kita segera berikan kepastian hukum atas tanah warga kita," ujar Hadi disambut gemuruh sorakan dan tepuk tangan ribuan warga yang mengeliling halaman Pondok Pesantren Al Muhammad Cepu.
Solusi yang ditawarkan oleh Menteri Hadi disambut baik oleh warga maupun Bupati dan Forkompinda. Semua pihak sepakat untuk segera menyelesaikan konflik pertanahan tersebut dengan melibatkan seluruh pihak, baik warga, Forkompinda dan unsur BPN Kabupaten Blora
"Segera saya bentuk gugus tugas untuk menyelesaian kasus ini. Forkopimda Blora dan Kanwil serta BPN Blora akan bekerjasama, sehingga dua bulan lagi masyarakat sudah bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka," tandas Hadi.
Acara ini ditutup dengan rasa syukur dan shalawat atas tercapainya solusi penyelesaian konflik agraria di Cepu, Blora. Saat Menteri Hadi melintasi kerumunan warga, serentak warga menyanyikan lagu Indonesia Raya. (OL-8)
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved