Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Tingginya prevalensi perokok di Indonesia menjadi kendala bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mencapai berbagai macam target seperti SDGs dan Asta Cita.
Penelitian CISDI juga menunjukkan bahwa keluarga miskin, dia mengalihkan proporsi besar anggaran rumah tangganya untuk belanja konsumsi rokok.
Surabaya, yang sudah mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak tingkat internasional dan nasional, tidak seharusnya menjadi tuan rumah bagi acara yang mempromosikan produk tembakau.
KEMENKES mengatur kemasan rokok polos tanpa merek, zonasi larangan penjualan rokok hingga larangan iklan di media luar ruang.
Antioksidan seorang perokok juga sangat rendah karena terpapar oleh radikal bebas yang disebabkan dari proses pembakaran rokok.
Regulasi PP 28/2024 dinilai lebih baik, salah satunya mengatur rokok elektronik. PP itu mensejajarkan rokok elektronik diatur sama seperti rokok konvensional.
Menurut Global Youth Tobacco Survey, sebanyak 3-5 remaja melihat iklan rokok di media televisi, media luar ruang, dan tempat penjualan.
Guru Besar FKUI Sekaligus Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany mengatakan kenaikan cukai rokok tidak membunuh industri, pekerja rokok, dan petani tembakau.
RENCANA kebijakan pemerintah terkait eradikasi tuberkulosis (Tb) terhalang dengan kebijakan pemerintah itu sendiri dengan membatalkan kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.
Kemenkes diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik dengan kementerian lainnya untuk menciptakan kebijakan yang seimbang.
Penting untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum merumuskan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan kenaikan cukai rokok diharapkan konsumen rokok akan menurun termasuk perokok remaja.
Ketika cukai dinaikkan agar harga rokok lebih mahal dan orang akhirnya menjadi batasan untuk mengakses barang yang tidak sehat.
WHO sudah secara tegas menyatakan bahwa menaikkan harga melalui kebijakan cukai adalah salah satu strategi pengendalian konsumsi rokok yang paling efektif.
Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota DPR RI.
Pemangku kebijakan diimbau senantiasa bersama mendukung kenaikan harga cukai rokok, baik pemerintah pusat maupun daerah guna menciptakan ekosistem masyarakat sehat.
kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sedang dirumuskan dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan oleh Kemenkes perlu diperhatikan dengan saksama.
Kenaikan cukai rokok dipandang perlu untuk mengurangi dampak kerusakan akibat rokok
Kemasan rokok polos tanpa merek tidak hanya berdampak pada tampilan produk, melainkan juga dapat berdampak pada hak-hak pengusaha, pedagang, dan perdagangan internasional.
Kebijakan untuk memberlakukan kemasan polos pada rokok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mendapatkan penolakan keras dari sejumlah asosiasi rokok
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved