Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BNPT bukan lembaga penegak hukum sehingga deputi penindakan dalam bidang kemampuan dapat melaksanakan tugas kepada intelijen untuk membantu Densus 88.
Untuk menangkal radikalisme, pemikiran yang berbasis pada Pancasila harus terus didorong. Bukan dengan melarang ataupun membatasi seseorang untuk tidak berpikir dan bertindak radikal.
"Intoleransi merupakan cikal bakal radikalisme dan puncaknya terorisme. Maka fokus kita ke tunas persoalan yang mampu mengoyak persatuan itu yakni memperkuat lagi budaya toleransi," ujarnya
DEPUTI 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Mayjen TNI Hendri P Lubis
Kegiatan Resonansi Kebangsaan dan Keberagaman perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman pentingnya peran personel polisi, polwan, dan anggota Bhayangkari turut mencegah radikalisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme dinilai dari cara berpikir seseorang bukan dari cara berpakaian seperti ramai dibicarakan saat ini
Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia, mengurangi pembicaraan radikalisme bukan berarti menyepelekan persoalan.
Setelah resmi menjabat Kapolres, Sofwan menegaskan bahwa pemantauan dan pengawasan jaringan radikalisme di Pandeglang menjadi program prioritas yang akan dilakukannya.
Ia mengatakan bahwa era globalisasi saat ini harus diterima dengan terbuka tetapi tetap dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian.
"Saya berharap kepada semua guru madrasah dan guru agama Islam yang berada dalam naungan Kemenag, jangan ada radikalisme di antara kita," katanya
Banyak perusahaan nasional yang lengah dalam pengelolaan SDM sehingga diisi dan dimanfaatkan kelompok radikal untuk menyebarkan pahamnya.
Para tokoh agama pun diharapkan memiliki pemahaman yang luas dan tidak memprovokasi.
Sebab, ini merupakan ketentuan berpakaian bagi para pegawai negeri.
"Apapun istilahnya, apakah manipulator agama ataukah penusuk agama yang ingin menciptakan situasi yang bisa mencerai beraikan bangsa Indonesia itu harus kita tolak bersama," kata Zainut
Pembinaan itu, tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi seseorang apalagi memperhadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama.
Sebaiknya Kementerian Agama mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan tapi dengan program yang lebih substansif
Dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai hal ini. Namun Dasco mengaku sudah mendengar wacana itu dari Presiden Jokowi.
Suhardi Alius menyatakan pencegahan radikalisme dan terorisme sebaiknya tidak melalui pendekatan berbasis stereotip yang justru bisa menimbulkan stigmatisasi.
Jokowi melempar wacana apakah istilah radikalisme bisa diubah dengan manipulator agama.
Hal yang paling ditekankan, kata dia, kelompok radikal bukan mengacu terhadap satu golongan tertentu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved