Tes Wawasan Kebangsaan Hadang Radikalisme

KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) turut mencegah paham radikal masuk dalam birokrasi. Caranya dengan penerapan tes wawasan kebangsaan yang memiliki bobot 60% pada seleksi CPNS.

"Penanganan radikalisme tidak di hanya di KemenpanRB, kami sudah koordinasi dengan BNPT, Mabes Polri, kita persiapkan dengan baik," kata Menteri Pan-RB Tjahjo Kumolo saat memberikan keterangan resmi mengenai rekrutmen CPNS 2019 di kantor KemenpanRB, Jakarta, Rabu (30/10).

Menurut dia, secara spesifik KemenpanRB turut membantu pemerintah mencegah paham radikal berkembang di ranah birokrasi. Meskipun bukan tugas utama, namun pihaknya akan mencegah sejak dini penyebaran paham itu dengan melakukan saringan pada tahap seleksi CPNS.

Ia mengatakan salah satu tes yang wajib dilalui masyarakat yang mendaftar sebagai CPNS adalah tes wawasan kebangsaan. Dalam tes itu, seluruh bermuatan soal tentang ideologi Pancasila dan turunannya termasuk pengetahuan soal jati diri bangsa.

Jika tidak lulus materi wawasan kebangsaan maka gagal ke tahap berikutnya.

"Kemudian selain melalui CPNS, bagi yang lulus seluruh rangkaian seleksi pun akan mengikuti prajabatan, proses penempatan karir yang didalamnya tentu ada monitoring dan pencegahan radikalisme," tuturnya.

Baca juga: Caraka Malam untuk Latih Mental CPNS Setjen dan BK DPR

Pada kesempatan sama, Deputi SDM Aparatur KemenpanRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan tes wawasan kebangsaan memiliki bobot nilai paling besar yakni 60% dari seluruh soal dalam seleksi CPNS. Soalnya pun disesuaikan dengan kondisi dan evaluasi dari seleksi sebelumnya.

"Mengenai soal-soalnya setiap tahun itu dikembangkan dan untuk seleksi CPNS 2019 nanti diputuskan di Panselnas. Kemudian soal-soal wawasan kebangsaan pasti berubah karena setiap tahun ada perubahan sesuai visi misi dan profil ASN yang kita harapkan ke depan," terangnya.

Rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 akan diselenggarakan oleh tim Panselnas 2019 yang terdiri dari Menteri PANRB sebagai ketua tim pengarah, tim pengawas diketuai oleh BPKP, tim audit teknologi oleh BPPT, tim pengamanan teknologi oleh BSSN, tim quality assurance oleh Kemenpanrb dan akademisi, konsorsium PTN oleh Kemendikbud yang melibatkan 18 perguruan tinggi negeri di Indonesia, serta tim pelaksana yang diketuai oleh Kepala BKN.

"Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, tahun 2019, total kebutuhan ASN 197.111 formasi. Kemudian merujuk ke data yang terekam di e-formasi, formasi CPNS yang ditetapkan untuk pusat 37.425 dan daerah 114.814," pungkasnya.(OL-5)