Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BUPATI Aceh Barat, Ramli MS meminta Kementerian Agama segera menetapkan ciri-ciri paham radikal. Hal ini agar parameter paham radikal jelas dan tak membingunkan masyarakat.
"Agar tak terjadi kesalahpahaman di masyarakat khususnya umat Islam, saya berharap Kementerian Agama segera mengeluarkan sebuah aturan tentang paham radikal," kata Ramli seperti dilansir dari Antara, Sabtu (26/10).
Ramli menilai stigma radikal yang berkembang di masyarakat selama ini hanya disematkan pada umat Islam. Jika dibiarkan, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, dia menilai parameter paham radikal perlu segera direspons oleh Kemenag. Ini agar kepala-kepala daerah di Aceh atau daerah manapun bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait paham radikal serta apa saja bentuk sikap yang tergolong radikal agar lebih mudah dikenali dan dicegah.
Dia menegaskan pihaknya sangat setuju dengan sikap pemerintah melalui Kemenag yang tengah berupaya mencegah berkembangnya paham yang bertentangan dengan UUD 1945 dan Ideologi Pancasila. Namun agar tak membingungkan, parameter paham radikal perlu segera dirumuskan.
Dia juga menegaskan rakyat Aceh siap membela Tanah Air apabila dibutuhkan demi keutuhan NKRI. Namun dia tak setuju jika stigma radikal hanya disematkan kepada umat Islam saja.
baca juga: Gibran Berbagi Pengalaman Wirausaha kepada Santri Ponpes
"Setahu saya, agama Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi semesta) dan tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan konflik atau berbuat tidak baik. Semua agama mengajarkan kebaikan bagi setiap pemeluknya," ujar Ramli. (OL-3)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved