Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah gerakan radikalisme di Indonesia. Jokowi bahkan mengusulkan, istilah radikalisme diubah jadi manipulator agama.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
”Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.
Presiden kemudian melempar wacana merubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Ia tidak menjelaskan, maksud perubahan dari istilah tersebut.
Jokowi menyerahkan usulan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia ingin Mahfud mengkoordinasikan masalah tersebut.
Salah satu fokus pemerintahan Jokowi di periode kedua ini yakni pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Dia ingin kedua hal ini dilakukan secara konkret.
Pesan itu disampaikan Jokowi ke sejumlah menterinya saat dipanggil satu per satu sebelum dilantik beberapa waktu lalu. (OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved