Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya melakukan upaya serius mencegah gerakan radikalisme di Indonesia. Jokowi bahkan mengusulkan, istilah radikalisme diubah jadi manipulator agama.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan agenda Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).
”Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi.
Presiden kemudian melempar wacana merubah istilah radikalisme dengan manipulator agama. Ia tidak menjelaskan, maksud perubahan dari istilah tersebut.
Jokowi menyerahkan usulan itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia ingin Mahfud mengkoordinasikan masalah tersebut.
Salah satu fokus pemerintahan Jokowi di periode kedua ini yakni pemberantasan radikalisme dan intoleransi. Dia ingin kedua hal ini dilakukan secara konkret.
Pesan itu disampaikan Jokowi ke sejumlah menterinya saat dipanggil satu per satu sebelum dilantik beberapa waktu lalu. (OL-09)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved