Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JURU bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, menyoroti rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang ingin melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Menurut saya, kalau Menteri Agama memang punya salah satu tugas untuk mengatasi radikalisme menurut saya sebaiknya lebih menyentuh hal-hal yang sifatnya substantif dibanding hal simbolik yang menurut saya nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat yang ada," ujar Fachrul dalam diskusi prespektif Indonesia di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Hal itu dikarenakan celana cingkrang, jenggot, dan sebagainya dalam Islam memiliki banyak perbedaan.
"Jadi, kalau kami menekankan sebaiknya mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan tapi dengan program yang lebih substansif," ujar Ahmad.
Jika mengerjakan hal yang substantif, menurutnya, akan mendukung secara penuh. Hal substantif yang dimaksud ialah pembrantasan kelompok radikalisme. Bukan melarang hal simbolik.
"Kemarin, kesan pertamanya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal, itu harus jadi catatan juga bagi Menag di awal masa kepemimpinannya," Lanjutnya.
Untuk saat ini, Menag perlu menggandeng ulama, pemuka agama, dan lainnya untuk membahas radikalisme secara komperhensif dan kembali memaknai arti dari radikalisme.
"Bahkan itu wajib menurut saya Menteri Agama perlu melihat bahwa bagaimana menangani radikalisme ini dengan komprehensif, dengan holistik melihat berbagai aspek, dan jangan terjebak dengan simbol-simbol yang menurut saya justru kontra produktif dan menjadi pertentangan publik dan semua pihak tentu harus dilibatkan," jelasnya.
Baik dari kalangan agamawan ataupun juga kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan yang lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri. (OL-09)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Kasus ini menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan dan penerapan regulasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved