Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, menyoroti rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang ingin melarang penggunaan celana cingkrang dan cadar di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Menurut saya, kalau Menteri Agama memang punya salah satu tugas untuk mengatasi radikalisme menurut saya sebaiknya lebih menyentuh hal-hal yang sifatnya substantif dibanding hal simbolik yang menurut saya nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat yang ada," ujar Fachrul dalam diskusi prespektif Indonesia di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Hal itu dikarenakan celana cingkrang, jenggot, dan sebagainya dalam Islam memiliki banyak perbedaan.
"Jadi, kalau kami menekankan sebaiknya mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan tapi dengan program yang lebih substansif," ujar Ahmad.
Jika mengerjakan hal yang substantif, menurutnya, akan mendukung secara penuh. Hal substantif yang dimaksud ialah pembrantasan kelompok radikalisme. Bukan melarang hal simbolik.
"Kemarin, kesan pertamanya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal, itu harus jadi catatan juga bagi Menag di awal masa kepemimpinannya," Lanjutnya.
Untuk saat ini, Menag perlu menggandeng ulama, pemuka agama, dan lainnya untuk membahas radikalisme secara komperhensif dan kembali memaknai arti dari radikalisme.
"Bahkan itu wajib menurut saya Menteri Agama perlu melihat bahwa bagaimana menangani radikalisme ini dengan komprehensif, dengan holistik melihat berbagai aspek, dan jangan terjebak dengan simbol-simbol yang menurut saya justru kontra produktif dan menjadi pertentangan publik dan semua pihak tentu harus dilibatkan," jelasnya.
Baik dari kalangan agamawan ataupun juga kalangan akademisi, dan juga kalangan-kalangan yang lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri. (OL-09)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gim online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta menegaskan bahwa Indonesia perlu mengambil posisi yang tepat dan terukur dalam merespons mediasi Iran dan AS sejalan politik luar negeri bebas dan aktif.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta merespons perkembangan kasus kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus yang diduga melibatkan oknum anggota Bais TNI.
Tema Ramadan sebagai bulan kemanusiaan dipilih untuk menegaskan bahwa Ramadan tidak hanya dimaknai sebagai momentum ibadah personal, tetapi juga penguatan kepedulian sosial.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved