Kabinet Indonesia Maju Kental Nuansa Kontra-Radikalisme

KOMPOSISI kabinet baru dinilai sarat dengan pesan perlawanan terhadap radikalisme.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow mengungkapkan formasi kabinet baru menjadi sinyal kuat dari upaya untuk keluar dari masalah radikalisme, terorisme, dan gerakan intoleransi yang semakin jelas di ruang demokrasi.

"Saya kira iya. Kalau itu menurut saya sinyalnya jelas lah. Yang paling jelas itu kan di Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam," terang Jeirry usai diskusi bertema Kabinet Tanpa Oposisi, Nasib Republik di Era Oligarki Partai di Jakarta (24/10).

Hal itu juga menurut Jeirry yang membuat beberapa purnawirawan TNI menempati pos kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju.

Kendati demikian, tidak semua pos kementerian vital yang terkait dengan isu tersebut diisi oleh figur militer, contohnya Kemenko Polhukam. Mahud MD yang berlatar belakang sipil dipilih menjadi nakhoda untuk kemeterian yang mengkoordinasikan 10 kementerian dan 5 lembaga tinggi negara.

Baca juga : Presiden Bakal Minta Kapolri Baru Tuntaskan Kasus Novel

"Meskipun bukan militer tapi juga yang memang kencang melakukan wacana atau gagasan perlawanan terhadap radikalisme terorisme dan gerakan intoleransi yang memang secara secara terang-terangan diekspresikan di ruang publik demokrasi kita," tambahnya.

Menurut Jeirry, kementerian tersebut diisi oleh figur yang diharapkan mampu menghalangi, membasmi, ataupun mengurangi geliat radikalisme yang semakin kuat.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz mengungkapkan pola tersebut juga tampak dari pemilihan Tito Karnavian yang berlatar belakang kepolisian menjadi Mendagri.

"Saya kira penempatan Pak Tito juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena itu," terang August.

Meski demikian, August juga memberi catatan terkait model yang bakal dipakai.

"Pertanyaannya, perspektif apa yang mau dipakai, apakah pendekatan keamanan dalam negeri atau pendekatan pembangunan dan pengembangan budaya politik," tegasnya.

Meski demikian, kedua jabatan itu mempunyai ritme kerja yang berbeda. Memimpin organisasi sipil tentu berbeda dengan memimpin organisasi militer atau polisi yang mempunyai rantai komando ketat.

"Termasuk juga yang akan dikoordinasikan Pak Tito adalah jabatan-jabatan formal hasil proses politik, gubernur, bupati, dan walikota," terangnya.

Menurutnya ada potensi untuk pertukaran kultur baru dalam kelembagaan yang dipimpin oleh figur baru non sipil. Yang jelas, para menteri harus bisa selaras dan serasi dengan tugas barunya.

"Ini yang saya kira Pak Tito bisa punya potensi untuk menyumbangkan satu kultur politik baru. Bagaimanapun juga kepemimpinan akan punya pengaruh kepada kelembagaan. Tapi juga sekaligus mengingatkan untuk Pak Tito juga melakukan akselerasi untuk segera tune in (selaras) dengan berbagai dimensi yang menjadi ruang lingkup dan pekerjaan dari Kementerian Dalam Negeri," tegasnya. (OL-7)