Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mendukung Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold lewat putusan uji materi
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen.
PARTAI Golkar menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut pasal dalam Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan hapus ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau presidential threshold 20 persen. KPU menghormati putusan tersebut.
SEKRETARIS Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)
Mahkamah Konstitusi Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang tercantum dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, inkonstitusional.
Fadli menyebut ada beberapa pesan perbaikan sistem elektoral di dalam pertimbangan tersebut.
Pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menilai pemberlakuan presidential threshold mengabaikan persebaran suara.
Grace Natalie mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memang optimis bisa mencapai ambang batas parlemen di 4%
Jubir TKN Prabowo-Gibran, Herman Khoeron mengatakan penghapusan parliamentary threshold itu mesti dibarengi dengan menghapuskan presidential threshold.
Banyak sekali ide, gagasan, dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini agar makin hari makin ideal, akomodatif, dan menghindari polarisasi
Partai Buruh menggugat pasal ambang batas pencalonan presiden ke MK
Sekilas sama, ini bedanya bacapres dan capres.
MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold
MK kembali menolak uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
Politikus Partai NasDem Hilary Brigitta Lasut menekankan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden hendaknya bukan bermodalkan lulusan sekolah menengah atas (SMA).
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri akan menjelaskan alasan permohonan uji materi tersebut antara lain mengakhiri keterbelahan bangsa karena capres hanya dua.
MK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 45. Selain lembaga itu tidak ada yang berhak memaknai konstitusi.
"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?"
Selain menolak permohonan gugatan kedua pemohon, dalam pembacaan konklusi Ketua MK mengatakan bahwa Pemohon I (DPD RI) juga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved