Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEJUMLAH pihak yang dahulu mendukung Presidential Treshold (PT) 20% kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka disebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi sebagai pahlawan kesiangan.
"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?" tanya Teddy melalui pernyataan resmi, Selasa (12/7).
Jubir Partai Garuda itu mengingatkan ketentuan PT 20% tidak dibuat MK, terlebih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, aturan itu dibuat oleh kelompok yang sekarang ini mendadak menjadi pahlawan kesiangan.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Terkait Presidential Threshold 20 Persen
"Mereka mendadak menolak PT, menyalahkan MK, Jokowi, dan oligarki. Ini drama busuk yang sedang dipertontonkan," kecam Teddy.
Dia kemudian menyadari, saat ini, terdapat tren di kalangan penolak PT 20% memanfaatkan isu oligarki. Itu digunakan jika uji materi ketentuan itu ditolak MK.
"Kalau begitu, karena mereka dulu yang menginginkan PT karena mereka yang membuat dan menyetujui, artinya merekalah kaum oligarki. Jadi, ibarat maling teriak maling," seru Teddy.
Dia mengatakan tren lain di kalangan penolak PT 20% dengan menyalahkan MK. Padahal argumentasi mereka lemah sehingga mudah dipatahkan oleh MK.
"Ibarat orang yang tidak pandai menari, lalu lantai yang disalahkan. Inilah yang terjadi saat ini," tutupnya. (RO/OL-1)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved