Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pihak yang dahulu mendukung Presidential Treshold (PT) 20% kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka disebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi sebagai pahlawan kesiangan.
"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?" tanya Teddy melalui pernyataan resmi, Selasa (12/7).
Jubir Partai Garuda itu mengingatkan ketentuan PT 20% tidak dibuat MK, terlebih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, aturan itu dibuat oleh kelompok yang sekarang ini mendadak menjadi pahlawan kesiangan.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Terkait Presidential Threshold 20 Persen
"Mereka mendadak menolak PT, menyalahkan MK, Jokowi, dan oligarki. Ini drama busuk yang sedang dipertontonkan," kecam Teddy.
Dia kemudian menyadari, saat ini, terdapat tren di kalangan penolak PT 20% memanfaatkan isu oligarki. Itu digunakan jika uji materi ketentuan itu ditolak MK.
"Kalau begitu, karena mereka dulu yang menginginkan PT karena mereka yang membuat dan menyetujui, artinya merekalah kaum oligarki. Jadi, ibarat maling teriak maling," seru Teddy.
Dia mengatakan tren lain di kalangan penolak PT 20% dengan menyalahkan MK. Padahal argumentasi mereka lemah sehingga mudah dipatahkan oleh MK.
"Ibarat orang yang tidak pandai menari, lalu lantai yang disalahkan. Inilah yang terjadi saat ini," tutupnya. (RO/OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved