Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SEJUMLAH pihak yang dahulu mendukung Presidential Treshold (PT) 20% kini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka disebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi sebagai pahlawan kesiangan.
"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?" tanya Teddy melalui pernyataan resmi, Selasa (12/7).
Jubir Partai Garuda itu mengingatkan ketentuan PT 20% tidak dibuat MK, terlebih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, aturan itu dibuat oleh kelompok yang sekarang ini mendadak menjadi pahlawan kesiangan.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Terkait Presidential Threshold 20 Persen
"Mereka mendadak menolak PT, menyalahkan MK, Jokowi, dan oligarki. Ini drama busuk yang sedang dipertontonkan," kecam Teddy.
Dia kemudian menyadari, saat ini, terdapat tren di kalangan penolak PT 20% memanfaatkan isu oligarki. Itu digunakan jika uji materi ketentuan itu ditolak MK.
"Kalau begitu, karena mereka dulu yang menginginkan PT karena mereka yang membuat dan menyetujui, artinya merekalah kaum oligarki. Jadi, ibarat maling teriak maling," seru Teddy.
Dia mengatakan tren lain di kalangan penolak PT 20% dengan menyalahkan MK. Padahal argumentasi mereka lemah sehingga mudah dipatahkan oleh MK.
"Ibarat orang yang tidak pandai menari, lalu lantai yang disalahkan. Inilah yang terjadi saat ini," tutupnya. (RO/OL-1)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved