Wakil Ketua DPD RI Sebut Komposisi Capres-Cawapres 2024 Jawasentris

PARA bakal calon presiden (bacapres) dan bacawapres yang diusung oleh para elite politik saat ini tidak mewakili realitas keindonesiaan yang plural. Bisa dikatakan sangat jawasentris.

Demikian pandangan Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. Ia memberi catatan khusus sekaligus mengungkap keprihatinannya pada komposisi kandidat pempimpin nasional yang akan berlaga pada Pilpres 2024.

"Kami menghormati hasil nominasi para capres dan cawapres oleh partai politik yang penuh dengan dinamika. Namun, pertimbangan pada peta elektoral yang cenderung kuantitatif ini tidak sepenuhnya berdampak pada kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia," kata Sultan melalui keterangannya, Selasa (24/10).

Baca juga: Dilaporkan Ke KPK, Presiden: Kita Hormati Proses Hukum

Dengan realitas itu, terang dia, timbul kecurigaan dan sikap saling tuduh antarelite. Ke depannya semua pihak perlu mengubah pola nominasi capres dan cawapres agar menjadi lebih inklusif dan Indonesia sentris, tanpa mensyaratkan presidential threshold.

"Dari sisi komposisi capres dan cawapres, Pilpres 2024 tidak banyak menyatukan dan mengonsolidasikan gagasan dan potensi anak bangsa dari semua kalangan di daerah. Sangat wajar jika koalisi yang dibangun parpol cenderung melihat sisi untung rugi politik dan dampaknya pada hasil pemilihan anggota legislatif."

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mengkritisi pertimbangan politik elite yang hanya melihat variabel jumlah suara di beberapa provinsi di Pulau Jawa. Sehingga muncul istilah battle ground yang menjadi lokus pertempuran politik elektoral.

"Menciptakan battle ground hanya akan menyebabkan meningkatnya polarisasi dan pergeseran sosial oleh banyak fraksi politik. Jawasentrisme politik dalam pilpres sangat memengaruhi cara berpikir dan tradisi politik bangsa Indonesia yang cenderung feodal hari-hari ini," kata dia.

Selain itu, mantan aktivis KNPI ini menerangkan bahwa Pemilu 2024 akan meninggalkan banyak pengalaman berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai anak bangsa semua pihak perlu mengevaluasi sistem demokrasi yang saat ini cenderung makin mengarah liberal.

"Selain menghilangkan syarat pencalonan atau presidential threshold (sebesar 20%), kami mengusulkan agar diterapkan sistem electoral college oleh anggota parlemen baik anggota DPR dan DPD RI pada pemilihan presiden."

Menurut dia, banyak sekali ide, gagasan, dan opsi ke depan untuk memperbaiki sistem demokrasi di negeri ini agar makin hari makin ideal, akomodatif, dan menghindari polarisasi. (RO/J-2)