Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Kementerian keuangan belum menerima informasi 134 pegawai mereka yang memiliki saham di 280 perusahaan.
Belum terima data transksi mencurigakan Rp300 triliun kementerian keuangan, KPK enggan berkomentar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) gerak cepat menelusuri sumber uang yang berada safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak.
Penasaran apa isi safe deposit box milik eks aparatur sipil negara (ASN) Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo? Ini jawaban KPK.
Abraham Samad mengatakan pasal apapun yang dipakai KPK, nanti bisa dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PPATK menyampaikan kembali rekapitulasi data informasi hasil analisis pada Kementerian Keuangan termasuk rangkaian penanganan kasus yang terindikasi tindak pidana pencucian uang
Dari hasil temuan PPATK dan KPK, Rafael memiliki transaksi Rp500 miliar sepanjang 2019-2023 di rekening keluarganya.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan angka Rp300 triliun yang dilaporkan bukan bentuk tindak pidana korupsi atau TPPU oleh pegawai Kementerian keuangan.
Kabar mengenai dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkup pejabat Kemenkeu tidak benar.
Yenti Garnasih meminta pejabat negara untuk memperbaiki komunikasi publik dan jangan memperkeruh masalah, termasuk terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.
Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menekankan bahwa polemik antara Mahfud MD, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Sri Mulyani harus segera disudahi.
Sri Mulyani memaparkan 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023.
Ketua PPATK mengatakan transaksi mencurigakan senilai lebih Rp349 triliun di Kemenkeui tidak terjadi. Transaksi itu terkait impor-ekspor dan perpajakan.
Rapat kerja guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu.
Komisi III DPR merasa belum puas atas keterangan Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana terkait dugaan aliran uang senilai Rp349 triliun di Kemekeu.
Kepala PPATK menepis tudingan adanya unsur politis terkait laporan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun
DPR diminta segera membuat panitia khusus (pansus) skandal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Desakan itu untuk menguji keseriusan DPR.
Pembentukan pansus transasksi mencurigakan tergantung rapat antara komisi III, menopolhukam, menkeu, dan PPATK.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved