NEWSTICKER

PPATK Beberkan Kasus TPPU Narkotika Senilai Rp10,5 Triliun

Yakub Pryatama Wijayaatmaja

11/6/2024 13:48

PPATK Beberkan Kasus TPPU Narkotika Senilai Rp10,5 Triliun — Ilustrasi.(Dok MI)

KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap kasus TPPU narkotika tersebar sepanjang sejarah Indonesia.

Hal itu disampaikan Ivan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI saat membahas kinerja 2023.

PPATK mencatat pengungkapan kasus tersebut dalam bentuk penyitaan barang bukti narkotika dan aset.

"Dengan perputaran dana Rp20,3 triliun dilakukan kerja sama dalam bentuk joint investigation dan case building telah mengungkap kasus TPPU narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan penyitaan barang bukti narkotika dan aset mencapai Rp10,5 triliun dan pada kasus lain mencapai Rp80 miliar," papar Ivan, Selasa (11/6/2024). (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Wisnu Arto Subari

Berita Lainnya

PPATK Ungkap Deposit Pemain Judol Turun 30 Persen Sepanjang 2025
07/1/2026 16:59
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK Ungkap Deposit Pemain Judol Turun 30 Persen Sepanjang 2025
07/1/2026 16:59
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Sikat Habis Judi Online, Polri Tangkap 744 Tersangka dan Sita Aset Rp286 Miliar
07/1/2026 16:39
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
Uang Hasil Rampasan Korupsi Dinilai tak Perlu Dipajang, Merepotkan dan Berisiko
25/12/2025 16:58
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Pakar: Uang Sitaan 6,6 T Harus Masuk Kas Negara, Bisa Dipakai untuk Bencana hingga Insentif Lembaga
25/12/2025 16:46
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Cari Wakil Tuhan, Proses Seleksi Hakim Agung akan Diawasi KPK dan PPATK
23/12/2025 15:24
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
DPR RI Minta Partisipasi Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza tak Disalahartikan
23/1/2026 17:58
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
DPR Soroti Klausul Parkir yang Merugikan Konsumen
23/1/2026 11:26
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Keadilan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan Honorer
21/1/2026 23:58
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
DPR RI Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah pada Angka-angka yang Moderat
21/1/2026 18:35
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
DPR Pastikan RUU Pemilu dan RUU Pilkada Dibahas Terpisah
21/1/2026 18:09
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
DPR RI: RKAB Satu Tahun Cegah Oversupply Tambang
21/1/2026 16:10
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.