Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar tidak kalah dengan pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terus mengembangkan metode mereka. Dalam sebuah acara peringatan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/4) Presiden Jokowi menegaskan bahwa PPATK harus selalu unggul dan tidak boleh mengambil langkah yang salah.
Presiden juga menyampaikan bahwa pelaku TPPU saat ini telah beralih menggunakan mata uang kripto. Berdasarkan laporan Crypto Crime Report, ada indikasi pencucian uang sebesar USD 8,6 miliar atau setara dengan Rp139 triliun.
"Dengan jumlah yang sangat besar ini, kita tidak boleh meremehkan masalah ini," katanya.
Oleh karena itu, Presiden menekankan kepada PPATK untuk meningkatkan pemantauan terhadap aktivitas pasar lokal, penggunaan uang elektronik, dan aspek-aspek lain yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku TPPU. Selain itu, ia juga mendorong agar PPATK memperkuat pengawasan terhadap dana yang diduga terkait dengan pendanaan terorisme.
"Kita harus tetap waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ini adalah hal yang harus terus kami pantau dan cegah bersama," tambahnya. (Z-10)
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Jokowi mengatakan Tol Indrapura - Kisaran sepanjang 47,75 Kilometer ini dibangun sejak tahun 2018 dengan nilai investasi Rp 6,32 Triliun. Terdiri dari Seksi 1 Indrapura
Angka itu diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Herindra periodik 2023. Dia menyerahkan berkas itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.
Seremoni peresmian Istana Negara IKN dilakukan Presiden Jokowi dengan menandatangani prasasti dan penekanan tombol sirine.
Jokowi enggan berkomentar banyak apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto rutin berkoordinasi. Khususnya terkait penyusunan kabinet yang baru.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved