Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KPU RI kini tengah menempuh upaya hukum banding atas putusan penundaan pemilu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
Setelah menang di PN Jakarta Selatan dan tengah upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan PTUN, Prima laporkan KPU ke Bawaslu untuk bisa ikut Pemilu 2024.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Santoso, meminta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengikuti proses hukum yang ditempuh di tingkat banding Pengadilan Tinggi.
“Sejauh ini belum ada informasi dari Bawas. Masih dilakukan pemeriksaan,”
Majelis hakim jangan sampai penalaran hukumnya sama dengan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi harus mengoreksi itu
Ombudsman menyatakan, tudingan berbohong yang ditujukan pada korban GGAPA tidak etis dilontarkan karena fakta sudah jelas menunjukkan ada korban meninggal dan masih dirawat.
PUTUSAN PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang meminta KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 jelas merupakan tindakan inkonstitusional.
Pengadilan Tinggi harus mengoreksi putusan PN Jakpus yang meminta KPU menunda pemilu.
Yusril menilai putusan PN Jakpus bersifat serta merta sehingga membutuhkan izin eksekusi dari Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.
Hal ini dapat terjadi jika putusan tersebut diperkuat di pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung.
Ratih Susilawati, ibu asal Jakarta yang anaknya meninggal di usia 11 bulan akibat gagal ginjal akut menuangkan perasaan dan keluh kesahnya. Ia ditemui saat hadir di PN Jakpus.
Setelah KPU menyatakan banding, kini publik diajak menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan.
SIDANG gugatan perwakilan kelompok (Class Action) gagal ginjal akut anak memasuki babak baru pada Kamis (9/3) besok. Sebab, hakim akan memutuskan kelayakan perkara.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus agar KPU menunda pemilu 2024 dinilai Yusril Izha Mahendra dan Komnas HAM sebagai hal yang salah.
PB PMII terus mendorong agar KPU tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan secara matang serta mengabaikan keputusan PN yang diduga didikte oleh kekuatan oligarki.
Komisi Yudisial (KY) akan memanggil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) Liliek Prisbawono Adi terkait kasus putusan penundaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Presiden Joko Widodo menyebut putusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Partai Prima dan menunda Pemilihan Umum 2024 adalah sebuah kontroversi. Ia meminta KPU melakukan banding.
Dalam berbagai diskusi, Partai Prima maupun pihak PN Jakarta Pusat mengatakan putusan ini tidak menunda pemilu
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved