Jumat 10 Maret 2023, 18:26 WIB

Pengadilan Tinggi diharapkan Koreksi Putusan PN Jakpus

Sri Utami | Politik dan Hukum
Pengadilan Tinggi diharapkan Koreksi Putusan PN Jakpus

MI
Suasana lalu-lalang dihalaman parkir Komisi Pemilhan Umum (KPU)

 

LANGKAH Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pn Jakpus) ke pengadilan tinggi dinilai sebagai langkah hukum yang tepat.  Pengadilan Tinggi harus mengoreksi putusan PN Jakpus yang meminta KPU menunda pemilu. Pernyataan ini disampaikan guru besar fakultas hukum Universitas Indonesia Topo Santoso.

“Majelis hakim jangan sampai penalaran hukumnya sama dengan pengadilan negeri. Pengadilan tinggi harus mengoreksi itu harusnya putusannya tidak diterima kalau gugatannya untuk menunda pemilu, tidak bisa. Memperbaiki kesalahan KPU dalam penetapan parpol ada mekanismenya pertama ke bawaslu lalu ke PTUN. Jadi harusnya pengadilan tinggi memperbaiki urusan itu,” paparnya, Jumat (10/3). 

Putusan PN Jakpus menurutnya keliru dari sudut otoritas atau yurisdiksi, sehingga KPU tidak terikat dengan putusan tersebut sebab KPU tunduk pada hukum tata negara dan yang diatur dalam undang-undang pemilu.

Baca juga : KPU Resmi Serahkan Memori Banding Gugatan Prima

“Pengadilan negeri walau pun dia menangani perkara tersebut sebagai perkara perdata tapi substansi dari masalah itu bukan perdata tapi tata negara soal pendaftaran dan penetapan peserta pemilu jadi itu hukum pemilu bukan di hukum perdata”

Saat ditanya terkait kualitas atau integritas hakim Topo yang ditemui di sela acara Kumham Goes To Campus di Yogyakarta menilai hal tersebut menjadi masalah yang harus terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan memaksimalkan peran Komisi Yudisial (KY) serta Mahkamah Agung (MA) dapat melakukan pembinaan terhadap hakim.

Baca juga : Ini Pandangan Yusril Izha Mahendra Soal Isu Penundaan Pemilu

“Memori banding lagi disusun. Menurut saya bantahannya soal yuridiksi tadi ini adalah masuk dalam sengketa tahapan pemilu dan penyelesaiannya bukan perkara perdata,” tukasnya. (Z-8)

Baca Juga

MI / Lina Herlina

Ketua MPR desak pemerintah menambah kekuatan TNI/Polri di Papua

👤Antara 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:50 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemerintah untuk menambah kekuatan personel aparat gabungan TNI dan Polri di...
Metro TV

NasDem, Demokrat, dan PKS akan Bagi Jadwal Safari Politik Anies

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:27 WIB
Agenda safari politik bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan akan terbagi bersama tiga partai politik (parpol) Koalisi...
Metro TV

Koalisi Perubahan Tetap Buka Pintu ke Parpol Lain

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 25 Maret 2023, 00:12 WIB
KOALISI Perubahan mengaku akan tetap membuka komunikasi dengan partai politik (parpol) lain untuk gabung ke poros...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya