Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Ia mengungkapkan ada dua surat tugas yang ditujukan untuk Bobby. Pertama penugasan maju sebagai bakal cagub Sumatra Utara. Kedua maju sebagai bakal calon Wali Kota Medan.
Perubahan jadwal pilkada dapat memberi ruang bagi pemerintah untuk cawe-cawe dalam proses tahapannya.
DEWAN Pakar DPW NasDem Jawa Barat Muhammad Farhan menilai ada agenda terselip dari wacana percepatan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemda segera melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pemkot Yogyakarta menetapkan sembilan ruas jalan harus steril dari pemasangan alat peraga kampanye selama Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp25,2 miliar; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp6 miliar; dan Polres Pematang Siantar untuk pengamanan Rp7,2 miliar.
DPRD Kota Bogor berharap Kota Bogor mampu menjamin suksesnya agenda Pemilu 2024 karena pemilu merupakan kunci pembangunan lima tahun ke depan.
Fraksi NasDem menolak jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimajukan dari November ke September. Terlebih, pembahasan terkait pemajuan itu dilakukan pada masa reses anggota DPR.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta akan mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.
RENCANA untuk memajukan jadwal Pilkada 2024 dari November 2024 ke September 2024 lewat revisi Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada dinilai tidak ideal.
USULAN pemerintah yang ingin memajukan jadwal Pilkada 2024 melalui revisi UU Pilkada dinilai tidak cukup waktu. Sebab selain waktu yang mepet, parpol sudah fokus pada Pilpres dan Pileg 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan DPR tidak bisa begitu saja memutuskan setuju saat beleid perppu dibawa ke DPR.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 akan diatur melalui Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
MASYARAKAT Indonesia bersiap menyambut pesta demokrasi 2024, dengan Pemilu (Legistatif dan Presiden) pada 14 Februari 2024, serta Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Boy dianggap layak dan mumpuni untuk maju sebagai calon Gubernur Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 mendatang.
APARATUR sipil negara (ASN) berpotensi makin tidak netral jelang Pemilu dan Pilkada 2024 setelah Komisi ASN (KASN) dibubarkan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) ASN.
"Kami, tiap turun ke lapangan di 63 Kelurahan dan 11 Kecamatan, permintaan tetap Mas Kaesang jadi Wali Kota (Depok),"
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak wacana percepatan pemungutan suara Pilkada 2024. Pesta demokrasi itu direncanakan maju ke September dari sebelumnya November.
RENCANA percepatan pelaksanaan Pilkada 2024 dari yang semula pada November menjadi September dinilai sebagai upaya memberikan karpet merah bagi anak dan menantu Presiden Joko Widodo.
Kepala daerah yang mencalonan diri pada Pilkada 2024 membuka potensi kerawanan pelanggaran.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved