Wali Kota dr Susanti: Pemkot Pematang Siantar Siapkan Dana Hibah Pilkada 2024

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pematang Siantar, Sumatra Utara (Sumut) mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp25,2 miliar; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp6 miliar; dan Polres Pematang Siantar untuk pengamanan Rp7,2 miliar.

Demikian disampaikan Wali Kota Pematang Siantar dr.Susanti Dewayani SpA dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kota Pematang Siantar tentang kesiapan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2024.

Baca juga: Pemkot Pematang Siantar Terus Gelar Pasar Murah dan Operasi Pasar

Selain itu, Rakor juga membahas stabilitas kamtibmas, sekaligus penandatanganan naskah hibah daerah Pemkot Pematang Siantar dengan penyelenggara Pilkada Pematang Siantar Tahun 2024 di Ruang Serbaguna Pematang Siantar, Senin (06/11/2023) pagi. 

Wali Kota dr Susanti menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum daerah. 

"Acara rapat koordinasi ini terselenggara sebagai sarana silaturahmi dan sekaligus dapat membuka wacana, gagasan, dan penilaian-penilaian baru tentang bagaimana memacu pembangunan ke arah yang lebih baik untuk mencapai Kota Pematang Siantar Sehat, sejahtera, dan berkualitas dengan semangat Sapangambei Manoktok Hitei, yang berarti bekerja sama untuk mencapai tujuan mulia," terang dr Susanti.

Menurut dr Susanti, saat ini harus dapat menciptakan stabilitas kamtibmas yang lebih baik lagi di Kota Pematang Siantar  agar masyarakat dapat merasa nyaman, terlebih menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024 perlu lebih intens menyikapinya. 

"Saya sangat mengharapkan pihak- pihak penyelenggara dapat mewujudkan tahapan-tahapan dengan baik dan benar. TNI dan Polri juga siaga mengantisipasi masalah dan mengawal suksesnya pemilu," jelasnya.

Baca juga: Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi oleh KPK, Ini Langkah Wali Kota Siantar dalam Pengendalian Gratifikasi

"Kerja sama dan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan penyelenggara yaitu KPU serta pengawas dari Bawaslu, begitu juga pemangku  kepentingan serta masyarakat menjadi modal utama terciptanya suasana stabilitas kamtibmas di Kota Pematang Siantar," tukasnya. 

Wall Kota dr Susanti juga melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemkot Pematang Siantar dengan pelaksanaan Pilkada Pematang Siantar 2024. 

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, Pemko Pematang Siantar telah mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggara Pilkada Kota Pematang Siantar 2024. 

Untuk KPU Kota Pematang Siantar sebesar Rp25,2 miliar dan untuk Bawaslu Kota Pematang Siantar sebesar Rp 6 miliar.

Baca juga: Tingkat Pengangguran di Pematang Siantar Turun ke 9,36%

Sesuai SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023, huruf c poin kedua: pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen dari nilai NPHD, dan tahap kedua TA 2024 sebesar 60 persen dari nilai NPHD.

Kemudian untuk Polres Pematang Siantar  (pengamanan) akan diberikan dana hibah sebesar Rp7,2 miliar yang sumber anggarannya dari APBD Kota Pematang Siantar TA 2024.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pematang Siantar Ir Ali Akbar melaporkan, dasar kegiatan tersebut yakni Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pematang Siantar Nomor 200.1.1/219/III/2023 Tanggal 16 Maret 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2023, dan SE Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Sedangkan maksud dan tujuan kegiatan tersebut, lanjutnya, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan terciptanya sinergitas di antara Forkopimda Kota Pematang Siantar terkait kesiapan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2024.

Baca juga: PLN UP 3 Pematang Siantar Pastikan Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

Peserta rakor antara lain unsur Forkopimda Kota Pematang Siantar, KPU dan Bawaslu Kota Pematang Siantar, Asisten 1, 2, dan 3 Sekda Kota Pematang Siantar, Staf Ahli Wali Kota Pematang Siantar, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), pimpinan OPD trkait,  Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Manajer PTPN III, Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, kapolsek, serta Danramil se-Kota Pematang Siantar.

Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan NPHD untuk Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar Tahun 2024 sekaligus penandatanganan Pakta Integritas Hak Mutlak dan Berita Acara oleh dr Susanti, Ketua KPU Kota Pematang Siantar Muhammad Isman Hutabarat, Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar Nanang Wahyudi Harahap SSos, dan Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Heroes Baruno SH SIK.

Turut hadir, Ketua DPRD Kota Pematang Siantar Timbul Marganda Lingga SH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pematang Siantar Jurist Precisely Sitepu SH MH, Dandim 0207/Simalungun diwakili Kapten Inf GJ Sipayung, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematang Siantar Junaedi Sitanggang SSTP MSi, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematang Siantar diwakili Pangasian H Sirait, Ketua FKUB Kota Pematang Siantar HM Ali Lubis, Ketua FKDM Kota Pematang Siantar Sunarioko, dan Manajer PTPN III Fefriandi Bangun. (ADV)