Berita Terbaru penulisan ulang sejarah Hari Ini

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

MENEMUKAN kembali identitas Indonesia, demikian ide penulisan sejarah yang diusung oleh Kementerian Kebudayaan dengan melibatkan 113 sejarawan dan arkeolog.

Penulisan Ulang Sejarah Harus Perkuat Nasionalisme dan Identitas Bangsa

inisiatif penulisan ulang sejarah sangat penting untuk merekonstruksi memori kolektif bangsa yang lebih jujur, inklusif, dan mencerminkan keberagaman Indonesia secara utuh.

DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus

Wakil Ketua DPR RI  Sufmi Dasco Ahmad   mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.

Fadli Zon Pastikan Penulisan Ulang Sejarah Tetap Dilanjutkan, Uji Publik Dilakukan Bulan Ini

MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.

Legislator PDIP Ramai-ramai Tolak Soal Pemutihan Sejarah, Puan: Hormati dan Hargai

Penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ditutup-tutupi bahkan dihilangkan. Termasuk, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Semprot Fadli Zon, Legislator PDIP Berikan Dokumen Temuan Tragedi Pemerkosaan 98

Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta

Koalisi Masyarakat Geruduk Rapat DPR, Kecam Fadli Zon soal Pemutihan Sejarah

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah

Timbulkan Kontroversi, Legislator Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah

ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.

Penulisan Ulang Sejarah Dinilai Jadi Langkah yang Baik untuk Pendidikan

Jangan sekadar mengganti buku teks, melainkan upaya mendasar untuk membangun pendidikan sejarah yang lebih inklusif.

DPR : Perkosaan Massal 1998, Tragedi Kelam yang tak Bisa Ditutup dengan Penulisan Sejarah

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah

Tolak Penulisan Ulang Sejarah, Nursyahbani Katjasungkana: Akal Bulus Sangat tidak Bertanggung Jawab

ANGGOTA Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan bahwa dirinya menolak narasi tunggal penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Fadli Zon.

Fadli Zon Didesak Hentikan Penulisan Ulang Sejarah yang Manipulatif

Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.

Fadli Zon: Data Soal Pemerkosaan Massal 1998 tak Pernah Konklusif

Fadli Zon mengatakan sensitivitas seputar terminologi pemerkosaan massal harus dikelola dengan bijak dan empatik. 

Ini Jawaban Fadli Zon Soal Pernyataan Kontroversialnya terkait Pemerkosaan Mei 1998

Ini jawaban Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai banyak dikritik akibat pernyataannya soal pemerkosaan Mei 1998.

Penyusunan Ulang Sejarah Jangan Abaikan Rekomendasi TGPF Mei 1998

Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam.

Istilah Orde Lama Bakal Dihapus, PDIP: Bagian dari Sejarah

KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah.

Puan Maharani: Penulisan Ulang Sejarah tak Boleh Hilangkan Orde Lama

KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.

Komisi X DPR RI: Penulisan Ulang Sejarah tak Boleh Terburu-buru

Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru.

Puan Soroti Penghapusan Istilah Orde Lama dalam Penulisan Ulang Sejarah: Jangan Ada yang Tersakiti

Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".

Pemerintah Alokasikan Rp9 Miliar untuk Penulisan Ulang Buku Sejarah Nasional

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah nasional menghabiskan anggaran sekitar Rp9 miliar.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia