Semprot Fadli Zon, Legislator PDIP Berikan Dokumen Temuan Tragedi Pemerkosaan 98

ANGGOTA Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia geram karena Fadli sempat menyangkal adanya kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998

"Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti kami," kata Mercy saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kebudayaan di Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).

Fadli sempat hendak menanggapi, namun disela oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, yang memimpin rapat. Ia meminta Fadli untuk terlebih dahulu mendengarkan pernyataan Mercy secara utuh.

Baca juga : DPR : Perkosaan Massal 1998, Tragedi Kelam yang tak Bisa Ditutup dengan Penulisan Sejarah

Dalam kesempatan itu, Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 1998. Legislator PDIP itu berharap Fadli membaca dan mempertimbangkan isi dokumen tersebut dalam proyek penulisan ulang sejarah yang tengah digagas.

"Izin pak pimpinan dan pak menteri saya sampaikan seluruh dokumen ini secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan Pak Menteri sekali lagi," ucap dia.

Ia juga menceritakan keterlibatannya dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan peran aktifnya bersama Komnas Perempuan.

Baca juga : Ini Jawaban Fadli Zon Soal Pernyataan Kontroversialnya terkait Pemerkosaan Mei 1998

"Tidak satupun korban berani menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang sangat luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan 98," kata Mercy.

Mercy mengultimatum Fadli agar tidak membawa-bawa nama Presiden ketiga RI, BJ Habibie, dalam narasi penyangkalan peristiwa. Ia menegaskan bahwa Habibie justru mengakui tragedi pemerkosaan itu terjadi.

"Saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan tentang jangan sampai membawa-bawa nama Pak Habibie. Dokumen resmi Pak Habibie, Pak Habibie, Pak Presiden berdiri di atas keadilan kebenaran menegakkan hak asasi pada saat itu dan memastikan berdirinya Komnas Perempuan karena peristiwa kekerasan yang terjadi itu," ujar dia.

Mercy meminta Fadli untuk meminta maaf dan menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Karena kasus pemerkosaan itu terjadi massal, tetapi kekelaman itu tak tertulis dalam sejarah.

"Kami percaya ya pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini," ucap Mercy. (P-4)