Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia geram karena Fadli sempat menyangkal adanya kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998
"Bapak mempertanyakan dan Bapak seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti, menyakiti, menyakiti kami," kata Mercy saat rapat kerja (raker) bersama Kementerian Kebudayaan di Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7).
Fadli sempat hendak menanggapi, namun disela oleh Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, yang memimpin rapat. Ia meminta Fadli untuk terlebih dahulu mendengarkan pernyataan Mercy secara utuh.
Dalam kesempatan itu, Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan 1998. Legislator PDIP itu berharap Fadli membaca dan mempertimbangkan isi dokumen tersebut dalam proyek penulisan ulang sejarah yang tengah digagas.
"Izin pak pimpinan dan pak menteri saya sampaikan seluruh dokumen ini secara resmi untuk menjadi bahan pertimbangan Pak Menteri sekali lagi," ucap dia.
Ia juga menceritakan keterlibatannya dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan peran aktifnya bersama Komnas Perempuan.
"Tidak satupun korban berani menyampaikan kasus kekerasannya karena pada saat itu mengalami represi yang sangat luar biasa. Hal yang sama juga terjadi pada saat kerusuhan 98," kata Mercy.
Mercy mengultimatum Fadli agar tidak membawa-bawa nama Presiden ketiga RI, BJ Habibie, dalam narasi penyangkalan peristiwa. Ia menegaskan bahwa Habibie justru mengakui tragedi pemerkosaan itu terjadi.
"Saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan tentang jangan sampai membawa-bawa nama Pak Habibie. Dokumen resmi Pak Habibie, Pak Habibie, Pak Presiden berdiri di atas keadilan kebenaran menegakkan hak asasi pada saat itu dan memastikan berdirinya Komnas Perempuan karena peristiwa kekerasan yang terjadi itu," ujar dia.
Mercy meminta Fadli untuk meminta maaf dan menghentikan proyek penulisan ulang sejarah. Karena kasus pemerkosaan itu terjadi massal, tetapi kekelaman itu tak tertulis dalam sejarah.
"Kami percaya ya pak ya, daripada diteruskan dan berpolemik, mendingan dihentikan. Kalau bapak mau teruskan, ada banyak yang terluka di sini," ucap Mercy. (P-4)
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan legislator akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta klarifikasi soal pernyataan tidak ada pemerkosaan massal Mei 1998
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon kembali menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait Mei 1998. Dia mengatakan dirinya mengajak publik bersikap dewasa
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved