Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon kembali menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait Mei 1998. Dia mengatakan dirinya mengajak publik bersikap dewasa dalam memaknai tragedi kelam Mei 1998 dan menekankan pentingnya keberanian untuk melihat sejarah secara jernih, tanpa kehilangan empati, tapi juga tidak menanggalkan akal sehat.
"Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (17/6).
Fadli Zon menambahkan bahwa dirinya ingin mengajak semua pihak berhati-hati agar narasi sejarah tidak jatuh pada simplifikasi yang justru menyulitkan pencarian keadilan sejati. Isu ini memang sensitif. Tapi justru karena sensitif, kata Fadli, publik harus lebih hati-hati dalam menggunakannya. Kata "massal" bisa bermakna luas dan memerlukan bukti yang teruji secara akademik maupun legal.
Ia mengutip laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tahun 1998, yang memang mencatat adanya kekerasan seksual, namun belum menyebut pola sistematis yang mengarah pada kategori 'massal' secara hukum internasional.
“Ini bukan soal menyangkal korban. Ini soal menghindari penyimpulan yang terlalu cepat, yang justru bisa membuat luka makin dalam dan kebenaran makin kabur,” ujar Fadli.
Fadli menegaskan ia tak pernah menihilkan penderitaan para korban. Ia bahkan menyatakan dukungan penuh pada penguatan institusi seperti Komnas Perempuan dan mekanisme keadilan transisional.
“Empati tidak harus emosional. Empati juga berarti memastikan bahwa setiap peristiwa dipahami dalam proporsinya yang benar, agar keadilan bisa ditegakkan tanpa keraguan,” katanya.
Dalam konteks ini, Fadli menyatakan bahwa tugas negara adalah menghormati korban, tetapi juga memastikan bahwa sejarah ditulis dengan bertanggung jawab, bukan berdasarkan tekanan atau sensasi.
Menteri Koordinator PMK, Pratikno, juga ikut memperjelas maksud pernyataan Fadli Zon. Menurutnya, Fadli Zon tidak sedang membantah terjadinya kekerasan, tapi mempertanyakan penggunaan istilah "massal" yang secara akademik memang diperdebatkan.
"Fokusnya bukan ada atau tidak adanya kekerasan, tapi soal terminologi yang digunakan. Itu harus kita bedakan agar tidak terjadi salah paham," jelas Pratikno.
Fadli Zon mengajak publik memberi ruang bagi para sejarawan, akademisi, dan lembaga resmi untuk menyusun narasi dengan penuh tanggung jawab. “Ini bukan tentang saya. Ini tentang bagaimana kita, sebagai bangsa, menulis sejarah dengan kepala dingin, hati terbuka, dan kaki yang berpijak pada fakta,” kata Fadli.
“Polemik ini bisa menjadi momentum. Bukan untuk saling menyerang, tapi untuk bersama-sama menolak dua hal sekaligus lupa dan manipulasi. Jangan sampai luka para penyintas dikaburkan, tapi jangan pula fakta sejarah dibentuk dengan asumsi yang belum tuntas. Sejarah yang adil adalah yang bisa menampung air mata, tapi juga bisa menyaring dusta, pungkasnya. (Des/M-3)
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
ANGGOTA Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan bahwa dirinya menolak narasi tunggal penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Fadli Zon.
KOALISI Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
KETUA Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak punya empati terhadap korban. Fadli mengatakan pemerkosaan massal Mei 1998 tidak ada bukti.
Hasan tak menjawab saat ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap pernyataan Menteri Fadli yang kontrovesial atau tidak.
Ini jawaban Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai banyak dikritik akibat pernyataannya soal pemerkosaan Mei 1998.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved