Pernyataan Kontroversial Fadli Zon Dinilai Ganggu Jalannya Pemerintahan

Klarifikasi Fadli Zon: Sejarah bukan Hanya Emosi, tapi Kejujuran Data dan Fakta

MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon kembali menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait Mei 1998. Dia mengatakan dirinya mengajak publik bersikap dewasa

Tolak Penulisan Ulang Sejarah, Nursyahbani Katjasungkana: Akal Bulus Sangat tidak Bertanggung Jawab

ANGGOTA Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan bahwa dirinya menolak narasi tunggal penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Fadli Zon.

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal Mei 1998

KOALISI Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.

Penyangkalan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal 1998 Menyesatkan

Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.

Fadli Zon Sebut tak Ada Perkosaan Massal di Tragedi Mei 1998, DPR Minta Sejarah Jangan Ditutup

Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.

Fadli Zon Sebut tak Ada Perkosaan Massal di Tragedi Mei 1998, DPR Minta Sejarah Jangan Ditutup

Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.

Fadli Zon Didesak Hentikan Penulisan Ulang Sejarah yang Manipulatif

Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.

Pegiat HAM Perempuan: Fadli Zon tidak Paham Sejarah

Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998

Hari Lahir Pancasila, PDIP Singgung Penulisan Sejarah yang Tidak Sesuai Fakta

Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.

Puan Maharani: Penulisan Ulang Sejarah tak Boleh Hilangkan Orde Lama

KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting