Komisi X DPR akan Panggil Fadli Zon saat Pembukaan Masa Sidang

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan legislator akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta klarifikasi soal pernyataan tidak ada pemerkosaan massal Mei 1998. Pemanggilan Fadli Zon direncanakan setelah pembukaan masa sidang DPR RI. Pasalnya, saat ini  anggota DPR sedang reses.

"Sedikit keliru kalau dikatakan tidak ada perkosaan massal. Peristiwa itu terjadi, jangan tutupi sejarah," ujar Lalu dikutip dari Antara Rabu (18/6)

Ia menuturkan pernyataan Fadli Zon berpotensi melukai hati para korban dan merendahkan upaya pemulihan yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.  Mengingkari peristiwa itu menurutnya upaya untuk penghapusan jejak sejarah Indonesia yang sebenarnya.

Baca juga : DPR : Perkosaan Massal 1998, Tragedi Kelam yang tak Bisa Ditutup dengan Penulisan Sejarah

Anggota DPR RI saat ini sedang dalam masa reses atau tidak bersidang dan kembali ke daerah pemilihan. Namun,  Ketika memasuki masa sidang, Komisi X DPR pun akan mempertanyakan ucapan tersebut ketika rapat kerja yang mengundang Fadli Zon.

"DPR mewakili rakyat dan punya tanggung jawab memastikan proses ini tidak menjadi rekayasa ingatan kolektif, melainkan rekonstruksi objektif," ucap dia.

"Menutupinya maka sama saja kita merendahkan martabat para korban dan tidak membuka ruang untuk pemulihan nama baik mereka," imbuhnya.

Sejarah Indonesia, ujarnya, tidak boleh direduksi dan jadi narasi tunggal pemilik kekuasaan. Sebab, sejarah harus ditulis dengan jujur, inklusif bukan untuk menyenangkan penguasa. Ketika ada upaya penulisan ulang sejarah, tegasnya, hal yang perlu pastikan bukan siapa yang menulis, alasan dan untuk siapa sejarah itu ditulis. (Ant/H-4)