Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat II Pulau Lombok, Lalu Hadrian Irfani membenarkan surat keputusan (SK) penetapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 belum juga diterbitkan pemerintah pusat.
Pria yang akrab disapa Miq Ari ini mengaku sebagai wakil rakyat di Senayan, dirinya tidak ingin dianggap tidak konsentrasi mengawal SK tuan rumah PON untuk NTB dan NTT.
"Justru pengawalan serius telah dilakukannya sebagai tanggung jawab moril. Hanya saja SK penetapan NTB NTT sebagai tuan rumah dari pemerintah pusat bukan semata-mata kesalahan pusat, melainkan permasalahan justru ada di daerah sendiri," ucapnya di Mataram, Ahad.
Sebagai perwakilan NTB di Senayan dan sebagai anggota komisi X, dia mengaku fokus mengawalnya. "Namun, yang menjadi kendala sampai sampai saat ini, NTB dan NTT belum menyerahkan master plan pelaksanaan PON 2028," ungkap Lalu Hadrian.
Mantan Anggota DPRD NTB ini mengatakan master plan sebagai syarat yang harus dipenuhi sudah disepakati oleh Penjabat Gubernur NTB dan Gubernur NTT pada saat penutupan PON di Sumatra Utara beberapa waktu lalu. Dalam kesepakatan tersebut, NTB dan NTT diberikan waktu menyerahkan master plan sampai dengan akhir Oktober 2024.
"Ini alasan kenapa pemerintah pusat belum menerbitkan SK penetapan NTB dan NTT sebagai tuan rumah PON 2028," bebernya.
Master plan yang harus diserahkan tersebut berisi kesiapan anggaran pendukung dari daerah, venue, transportasi, akomodasi, cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan lain sebagainya.
"Sampai dengan saat ini, NTB dan NTT belum menyerahkan itu sesuai dengan kesepakatan di atas," ujar Miq Ari.
Oleh karenanya jika semua pihak menghendaki SK penetapan bisa segera didapatkan dari pemerintah pusat maka pemerintah provinsi (Pemprov) bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB sesegera mungkin menyerahkan master plan yang diinginkan pusat.
"Ayo, kita dorong Pemprov dan KONI NTB untuk segera menyerahkan master plan tersebut agar segera dibuatkan SK," ujarnya.
Miq Ari mengaku siap dan tetap mengawal agar jangan sampai NTB dan NTB dibatalkan sebagai tuan rumah.
"Kalau urusan dorong mendorong pemerintah pusat, iya itu yang kami lakukan sehari hari. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Yang Terpenting, atas kita tekan, bawah kita dorong," katanya.
Sementara itu dihubungi terpisah melalui telepon terkait hal ini Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Tri Budiprayitno belum dapat di konfirmasi. (Ant/Z-6)
Pada PON yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, Provinsi Sulut berada di peringkat ke- 17.
PON 2028 akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan cabang olahraga yang dipertandingkan diutamakan bagi cabang-cabang olahraga Olimpiade.
Untuk cabang yang tidak dipertandingkan pada PON mendatang, tetap diwadahi untuk berkompetisi melalui beberapa ajang terobosan dari KONI.
MPI DKI akan menggandeng pemda, sekolah-sekolah, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Koperasi serta pihak-pihak lain untuk dapat bersama-sama memajukan cabang olahraga MPI.
Model dua tuan rumah memiliki potensi untuk dikembangkan. Belajar dari PON Aceh Sumut, PON 2028 di NTB dan NTT perlu lebih baik persiapannya.
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
KETUA Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji mengatakan transfer data pribadi ke Amerika Serikat harus mengutamakan kerangka hukum nasional, terutama UU Perlindungan Data Pribadi
Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved