Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
Komisi X DPR dipastikan bakal memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Hal ini buntut kegaduhan penulisan sejarah. "Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan untuk memberikan keterangan di DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Dasco belum mengungkap jadwal rapat Komisi X dengan Fadli digelar. Rapat ini diperlukan untuk menjelaskan masalah-masalah yang menjadi polemik di masyarakat.
"Saya pikir itu bagus, untuk menclearkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik di masyarakat," ucap Dasco.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
"Begini, kita kan enggak tahu, jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa kan itu baru akan didalami oleh Komisi X. Nah setelah didalami baru diambil kesimpulan jangan diambil kesimpulan sekarang," ujar Dasco.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penulisan ulang sejarah menuai kritik. Dia menyangkal kejadian pemerkosaan pada Mei 1998.(P-1)
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
SEJARAH itu seperti foto diri. Kita hadir dalam lakon pemotretan itu, merasakan silau lampu dan arahan sang juru kamera.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
KOALISI Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved