Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah. Sebab, menurutnya perencanaan tersebut hanya menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan.
“Dari pada kontroversial terus dilanjutkan, kami dari PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kebudayaan, Rabu (2/7).
Lebih lanjut, dia pun menjelaskan beberapa alasan mengapa penulisan ulang sejarah harus ditunda. Pertama, proyek ini terkesan sangat tertutup.
“Saya mencoba mencari tentang siapa-siapa yang masuk tim 100 katanya penulis sejarah, sampai hari ini kita enggak bisa mendapatkan,” kata dia.
Kemudian, sambung dia, ketika Fadli Zon menyampaikan akan dilakukan sosialisasi awal penulisan ulang sejarah, sampai detik ini hal tersebut tidak kunjung terjadi.
“Kemudian setelah saya ngobrol dengan banyak orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk penulisan sejarah yang utuh apalagi ada kata-kata resmi. Selama reses kemarin, saya berkunjung kepada organisasi-organisasi perempuan, sangat keras mereka. Kaum perempuan merasakan keprihatinan yang merasa seakan-akan disepelekan,” tegasnya.
“Itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi perempuan dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP) nampaknya perlu ada kata-kata yang menyejukkan bagi para perempuan di Indonesia,” lanjutnya. (H-4)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved