Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah. Sebab, menurutnya perencanaan tersebut hanya menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan.
“Dari pada kontroversial terus dilanjutkan, kami dari PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kebudayaan, Rabu (2/7).
Lebih lanjut, dia pun menjelaskan beberapa alasan mengapa penulisan ulang sejarah harus ditunda. Pertama, proyek ini terkesan sangat tertutup.
“Saya mencoba mencari tentang siapa-siapa yang masuk tim 100 katanya penulis sejarah, sampai hari ini kita enggak bisa mendapatkan,” kata dia.
Kemudian, sambung dia, ketika Fadli Zon menyampaikan akan dilakukan sosialisasi awal penulisan ulang sejarah, sampai detik ini hal tersebut tidak kunjung terjadi.
“Kemudian setelah saya ngobrol dengan banyak orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk penulisan sejarah yang utuh apalagi ada kata-kata resmi. Selama reses kemarin, saya berkunjung kepada organisasi-organisasi perempuan, sangat keras mereka. Kaum perempuan merasakan keprihatinan yang merasa seakan-akan disepelekan,” tegasnya.
“Itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi perempuan dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP) nampaknya perlu ada kata-kata yang menyejukkan bagi para perempuan di Indonesia,” lanjutnya. (H-4)
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved