Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah. Sebab, menurutnya perencanaan tersebut hanya menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan.
“Dari pada kontroversial terus dilanjutkan, kami dari PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda,” ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Kebudayaan, Rabu (2/7).
Lebih lanjut, dia pun menjelaskan beberapa alasan mengapa penulisan ulang sejarah harus ditunda. Pertama, proyek ini terkesan sangat tertutup.
“Saya mencoba mencari tentang siapa-siapa yang masuk tim 100 katanya penulis sejarah, sampai hari ini kita enggak bisa mendapatkan,” kata dia.
Kemudian, sambung dia, ketika Fadli Zon menyampaikan akan dilakukan sosialisasi awal penulisan ulang sejarah, sampai detik ini hal tersebut tidak kunjung terjadi.
“Kemudian setelah saya ngobrol dengan banyak orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk penulisan sejarah yang utuh apalagi ada kata-kata resmi. Selama reses kemarin, saya berkunjung kepada organisasi-organisasi perempuan, sangat keras mereka. Kaum perempuan merasakan keprihatinan yang merasa seakan-akan disepelekan,” tegasnya.
“Itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi perempuan dan saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy (Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP) nampaknya perlu ada kata-kata yang menyejukkan bagi para perempuan di Indonesia,” lanjutnya. (H-4)
Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjaga warisan masa lalu sekaligus memastikan keberlanjutannya sebagai ruang budaya yang aktif.
Menbud Fadli Zon resmi menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana cagar budaya Keraton Solo meski diprotes GKR Timoer Rumbai.
Pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta diprotes.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan alasan menyerahkan surat keputusan atau SK pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung ( KGPA ) Tedjowulan di Keraton Solo
Ada protes penolakan saat Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerahkan surat keputusan atau SK untuk pengangkatan Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan di Keraton Solo
Fadli Zon menilai, pemetaan sumber daya manusia (SDM) yang objektif sangat krusial agar pengembangan kebudayaan nasional memiliki landasan kebijakan yang kuat dan tepat sasaran.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tak ada pemerkosaan massal dalam peristiwa 1998 adalah bentuk nirempati dan menyesatkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved