Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998. Hal itu dia sampaikan saat menuai kritik dari sejumlah legislator Komisi X DPR.
"Saya minta maaf, kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif," kata Fadli saat rapat di Ruang Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, hari ini.
Fadli menegaskan bahwa pernyataan sebelumnya merupakan pendapat pribadi. Ia mengaku mengutuk perisitiwa perkosaan tersebut.
"Saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga," ujar Fadli.
Ia menginginkan ada dokumentasi yang lebih teliti ke depan agar akurat memotret sebuah sejarah. Dia klaim tidak ada maksud dan kepentingan untuk mereduksi peristiwa sejarah.
"Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan-kenyataan apalagi ada dukungan dengan hukum dan memang orang-orang perpetrator ini orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum kalau misalnya memang bisa ditelusuri kelompoknya pelakunya," ujar Fadli.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Mercy pun membawa dokumen resmi mengenai kasus perkosaan 1998.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra juga meminta jangan ada pihak-pihak yang menuduh macam-macam. Misalnya, penulisan sejarah ini merupakan kepentingan penguasa.
Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan legislator akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta klarifikasi soal pernyataan tidak ada pemerkosaan massal Mei 1998
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved