Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah. Ia mengatakan istilah Orde Lama merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Adapun, mengenai penghapusan istilah, kata, seharusnya ditentukan oleh ahli sejarah.
"Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata Djarot, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi atau ditutup-tutupi.
"Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan 'his story', bukan story mereka yang menang, tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa kita ini," ujarnya.
"Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan sedang menyusun ulang sejarah Indonesia. Dalam revisi naskah sejarah yang melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi itu istilah Orde Lama dihilangkan.
Setelah mengikuti rapat dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan istilah Orde Lama dihilangkan dengan alasan pemerintahan saat itu tidak pernah menyebutkan atau memperkenalkan eranya sebagai Orde Lama.
Dia mengatakan pandangan tersebut diambil untuk membuat suasana yang lebih inklusif dan netral. “Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru. Akan tetapi, apakah pemerintahan pada periode itu (sebelum Orde Baru) menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada,” kata Fadli.
(H-3)
PENELITI Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai Megawati Soekarnoputri akan terpilih kembali menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebut kongres yang berlangsung tahun ini akan kembali menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
KETUA Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6).
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi santai kabar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan partainya belum menentukan jadwal kongres Ke-6 PDIP. Pasalnya, pihaknya masih fokus pada isu seputar persoalan geopolitik.
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
ANGGOTA Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan bahwa dirinya menolak narasi tunggal penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Fadli Zon.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Fadli Zon mengatakan sensitivitas seputar terminologi pemerkosaan massal harus dikelola dengan bijak dan empatik.
Ini jawaban Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai banyak dikritik akibat pernyataannya soal pemerkosaan Mei 1998.
Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved