Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Eksekutif Observo Center, Muhammad Arwani Deni, menyambut baik langkah Kementerian Kebudayaan yang menggagas penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Menurutnya, inisiatif ini dinilai penting untuk merekonstruksi memori kolektif bangsa yang lebih jujur, inklusif, dan mencerminkan keberagaman Indonesia secara utuh.
“Penulisan ulang sejarah bukan hanya soal akurasi data, tapi menyangkut masa depan kebangsaan kita. Ini langkah strategis untuk memperkuat identitas nasional dan merawat persatuan bangsa di tengah tantangan polarisasi sosial yang makin kompleks,” ujar Arwani dalam pernyataannya, Senin (7/7).
Arwani menyebut bahwa pembaruan narasi sejarah ini penting dalam membangun kesadaran sejarah generasi muda.
“Ketika generasi muda tak punya keterhubungan emosional dengan sejarahnya, maka mereka lebih mudah terpapar narasi ekstrem, disinformasi, atau sentimen sektarian. Di sinilah pentingnya sejarah yang membumi dan membangun kesadaran kolektif,” ujarnya.
Arwani mengutip gagasan Benedict Anderson dalam Imagined Communities (1983), yang menyebut bahwa narasi sejarah adalah fondasi imajinasi kolektif bangsa.
“Kita tidak bisa membangun nasionalisme yang sehat di atas narasi sejarah yang timpang. Keberanian menulis ulang sejarah secara objektif adalah tanda kematangan bangsa", pungkasnya. (P-4)
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ditutup-tutupi bahkan dihilangkan. Termasuk, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved