Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama". Ia mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan rasa tersakiti bagi pihak mana pun.
"Ya itu, apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Puan juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah. Ia mengingatkan agar tidak ada bagian sejarah yang dihapus atau dihilangkan, meski tujuannya untuk perbaikan narasi.
"Jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati," kata Puan.
Ketua DPP PDIP itu mmenekankan bahwa sejarah, meski pahit, tetap harus diingat dan dicatat. Ia mengutip pesan "Jas Merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) sebagai prinsip dasar dalam menulis sejarah bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah orde lama dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Istilah itu akan diganti.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya. Kalau kita lihat istilah 'Orde Lama', pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Dia menilai bahwa tidak adanya penyebutan era orde lama dalam penulisan ulang sejarah bertujuan menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. (P-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Puan memperingatkan pemerintah agar ketegangan di Timur Tengah tidak menjadi alasan pembiaran atas lonjakan biaya transportasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengaku mendukung Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) soal aturan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Penguatan pengawasan semata tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan kesadaran moral dari para pemangku kepentingan di daerah.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Pelajari orde lama: sejarah singkat di bawah Soekarno, dari proklamasi hingga Demokrasi Terpimpin. Pahami era penting Indonesia ini dengan mudah.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved