Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama". Ia mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan rasa tersakiti bagi pihak mana pun.
"Ya itu, apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Puan juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah. Ia mengingatkan agar tidak ada bagian sejarah yang dihapus atau dihilangkan, meski tujuannya untuk perbaikan narasi.
"Jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati," kata Puan.
Ketua DPP PDIP itu mmenekankan bahwa sejarah, meski pahit, tetap harus diingat dan dicatat. Ia mengutip pesan "Jas Merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) sebagai prinsip dasar dalam menulis sejarah bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah orde lama dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Istilah itu akan diganti.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya. Kalau kita lihat istilah 'Orde Lama', pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Dia menilai bahwa tidak adanya penyebutan era orde lama dalam penulisan ulang sejarah bertujuan menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. (P-4)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat, yang tubuhnya dipenuhi cacing.
Ketua DPR RI Puan Maharani membuka peluang evaluasi tunjangan rumah anggota DPR yang kini mencapai Rp50 juta per bulan
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved