Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama". Ia mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan rasa tersakiti bagi pihak mana pun.
"Ya itu, apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Puan juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah. Ia mengingatkan agar tidak ada bagian sejarah yang dihapus atau dihilangkan, meski tujuannya untuk perbaikan narasi.
"Jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati," kata Puan.
Ketua DPP PDIP itu mmenekankan bahwa sejarah, meski pahit, tetap harus diingat dan dicatat. Ia mengutip pesan "Jas Merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) sebagai prinsip dasar dalam menulis sejarah bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah orde lama dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Istilah itu akan diganti.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya. Kalau kita lihat istilah 'Orde Lama', pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Dia menilai bahwa tidak adanya penyebutan era orde lama dalam penulisan ulang sejarah bertujuan menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. (P-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved