Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama". Ia mengingatkan agar proses tersebut dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan rasa tersakiti bagi pihak mana pun.
"Ya itu, apapun kalimatnya, apapun kejadiannya, jangan sampai kemudian ada yang tersakiti," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).
Puan juga menegaskan pentingnya menjaga integritas sejarah. Ia mengingatkan agar tidak ada bagian sejarah yang dihapus atau dihilangkan, meski tujuannya untuk perbaikan narasi.
"Jangan sampai ada yang kemudian dihilangkan, karenanya sejarah ya tetap sejarah, jadi harus dikaji dengan baik dan harus dilakukan dengan hati-hati," kata Puan.
Ketua DPP PDIP itu mmenekankan bahwa sejarah, meski pahit, tetap harus diingat dan dicatat. Ia mengutip pesan "Jas Merah" (jangan sekali-sekali melupakan sejarah) sebagai prinsip dasar dalam menulis sejarah bangsa.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa tidak ada istilah orde lama dalam penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Istilah itu akan diganti.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya. Kalau kita lihat istilah 'Orde Lama', pemerintahan Orde Lama tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama. Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Dia menilai bahwa tidak adanya penyebutan era orde lama dalam penulisan ulang sejarah bertujuan menciptakan narasi sejarah yang lebih inklusif dan netral. (P-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespon soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan ulang sejarah versi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved