Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan pemeritah mengalokasikan anggaran proyek penulisan ulang sejarah nasional sekitar Rp9 miliar. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).
"Saya lupa anggarannya berapa, enggak banyak sih. Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar," kata Fadli di Ruang Rapat Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Proyek ini melibatkan tim yang terdiri dari 113 sejarawan dari lebih dari 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Para penulisnya berasal dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Papua.
"Ada 113 sejarawan ya, dari lebih dari 30-an perguruan tinggi dan juga para penulisnya dari Aceh sampai Papua," ujar Fadli.
Penulisan ulang sejarah nasional tersebut dituangkan dalam 11 jilid buku, yang mencakup periode dari awal peradaban Nusantara hingga era reformasi.
"Tentang buku, jilid 1 sejarah awal Nusantara. Jadi kita tidak sebut lagi prasejarah. Karena ini prasejarah ini mengacunya seolah-olah sejarah kita ini dimulai dari abad ke 4," kata Fadli. (P-4)
inisiatif penulisan ulang sejarah sangat penting untuk merekonstruksi memori kolektif bangsa yang lebih jujur, inklusif, dan mencerminkan keberagaman Indonesia secara utuh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Penulisan sejarah harus dilakukan secara jelas tanpa ditutup-tutupi bahkan dihilangkan. Termasuk, tidak merugikan pihak-pihak tertentu.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
Pelajari sejarah kelam Pemberontakan PKI Madiun. Temukan latar belakang, dampak, dan pelajaran penting dari peristiwa bersejarah ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved