Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bakal menerbitkan 11 jilid buku di proyek penulisan ulang sejarah. Seluruhnya, menceritakan sejarah awal mula Nusantara hingga era reformasi.
"Tentang buku, Jilid 1 sejarah awal Nusantara. Jadi kita tidak sebut lagi prasejarah. Karena ini prasejarah ini mengacunya seolah-olah sejarah kita ini dimulai dari abad ke 4," kata Fadli saat rapat kerja (raker) di Komisi X DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.
Jilid kedua bertajuk Nusantara dalam jaringan global India dan Cina. Sementara jilid ketiga yakni Nusantara dalam jaringan global Timur Tengah.
"Kita memasukan temuan-temuan sebagai contoh masuknya Islam ke Indonesia dengan ditemukannya situs Bongal beberapa tahun lalu di Tapanuli Tengah di Sumatra Utara ternyata Islam masuk lebih awal, dalam catatan sejarah kita Islam masuk di abad ke-13. Dengan adanya temuan di situs Bongal ternyata islam masuk lebih awal di abad ke 7 masehi," jelas Fadli.
Jilid selanjutnya, kata Fadli, terkait interaksi dengan barat. Kemudian kompetisi dan aliansi, respons terhadap penjajahan hingga pergerakan kebangsaan.
"Ketujuh adalah perang kemerdekaan Indonesia, yang kedelapan masa bergejolak dan ancaman terhadap integrasi," tutur Fadli.
Saat ini buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) sejatinya terbit dalam enam jilid. Jilid 6, sering disebut sebagai Zaman Jepang & Zaman Republik.
Kemudian, zaman orde baru dan era reformasi akan ditulis untuk jilid terbaru. Para sejarawan akan diberikan kebebasan menulis sesuai pengetahuan mereka.
"Kemudian era orde baru (1967-1998), era reformasi (1999-2024). Ini yang merupakan konsep yang ditulis oleh para sejarawan dan tentu kita berikan semaksimal mungkin bahkan kebebasan untuk menulis ini sesuai dengan kompetensi keilmuwan masing-masing," ucap Fadli.
Dalam menyusun ulang sejarah, pihak Kementerian Kebudayaan akan melibatkan 113 sejarawan. Jumlah ini terdiri dari guru besar, profesor atau doktor di bidang sejarah.
"Jadi kita telah membuat satu tim, yang melibatkan 113 penulis. 113 ini adalah sejarahwan, apakah itu Guru Besar, profesor atau doktor di bidang sejarah, termasuk ada arkeolog, ada yang latar belakangnya arsitektur dari 34 pergurusn tinggi dan 8 institusi, dan 113 penulis," kata Fadli. (MGN/H-3)
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon meminta maaf tak sensitif terkait penyangkalan tragedi pemerkosaan 1998.
'Harmoni Zaman 70-an', menampilkan deretan musisi yang pernah mewarnai dunia musik Indonesia di masa itu, hadir pada kegiatan yakni Panbers, Black Selection, The Rollies, dan The Mercy’s Band.
KEMENTERIAN Kebudayaan menggelar Peringatan Hari Sastra Indonesia dan Peluncuran Buku 90 Tahun Taufiq Ismail di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (25/6).
Dalam program KILA 2025 digelar lomba cipta lagu anak dan lomba menyanyi lagu anak untuk kelompok usia 5 hingga 13 tahun.
Kementerian Kebudayaan kembali menyelenggarakan program Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA).
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved