Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEMENTERIAN Kebudayaan masih akan melanjutkan program fasilitasi pendanaan bagi film-film Indonesia lewat Matching Fund, yang menjadi salah satu instrumen pendanaan di Dana Indonesiana. Matching Fund memungkinkan produser film Indonesia mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah dengan syarat sudah mendapat pendanaan terlebih dahulu dari lembaga luar negeri non-swasta.
Pada periode pemerintahan sebelumnya, Matching Fund memungkinkan produser mendapat jumlah dana sesuai dengan jumlah yang diterima dari pendanaan luar. Namun, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan saat ini skema Matching Fund akan memiliki batas plafon maksimal.
“Kami aktifkan (kembali) apa yang disebut sebagai Matching Fund, meski jumlahnya kami batasi. Ada plafon atasnya, penting untuk adanya fairness supaya penerimanya lebih banyak. Matching Fund dibatasi sampai Rp2,5 miliar. Jadi kalau ada produser atau film Indonesia dapat funding lebih dari nominal tersebut dari luar, mereka terimanya dari pemerintah tidak bisa lebih dari Rp2,5 miliar,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat taklimat media delegasi Indonesia menuju Cannes Film Festival 2025 di CGV FX, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).
Sebelumnya, sudah ada empat judul film Indonesia yang mendapat Matching Fund edisi perdana, yakni Tale of The Land, Perang Kota, Crocodile Tears, dan Samsara.
“Film saya, Tale of the Land adalah penerima pertama Matching Fund, bersama tiga film lain. Itu harus dapat funding dari pendanaan internasional terlebih dahulu, dan itu bukan swasta,” kata produser Tale of The Land Yulia Evina Bhara dalam kesempatan sama dengan Fadli Zon.(M-2)
Menurut Arif, kendati Presiden Prabowo mungkin sudah mendapat laporan garis besar, isi atau substansi sejarah yang akan ditulis ulang belum tentu dipahami secara penuh.
Kementerian Kebudayaan kembali menyelenggarakan program Kita Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA).
Sejumlah aktivis 98 mendesak Fadli Zon minta maaf atas pernyataannya yang meragukan adanya pemerkosaan massal Mei 1998. Jika tidak dipenuhi dalam 30 hari, mereka akan mengepung kantornya
Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan legislator akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk meminta klarifikasi soal pernyataan tidak ada pemerkosaan massal Mei 1998
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon kembali menyampaikan pernyataan klarifikasi terkait Mei 1998. Dia mengatakan dirinya mengajak publik bersikap dewasa
KEMENTERIAN Kebudayaan menggelar Peringatan Hari Sastra Indonesia dan Peluncuran Buku 90 Tahun Taufiq Ismail di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu (25/6).
Dalam program KILA 2025 digelar lomba cipta lagu anak dan lomba menyanyi lagu anak untuk kelompok usia 5 hingga 13 tahun.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved