Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah. Puan meminta agar proyek penulisan ulang sejarah tidak menghapus penyebutan era pemerintahan Orde Lama.
"Apa pun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti, jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, (27/5).
Puan melanjutkan, menurutnya, proyek penulisan ulang sejarah tersebut sebaiknya dikaji ulang terlebih dulu. Penulisan sejarah versi terbaru harus dengan hati-hati dan berdasarkan masukan dari seluruh pihak.
"Jangan sampai terburu-buru, malah nanti melanggar aturan dan mekanisme," katanya.
Walaupun ada momen kisah yang pahit, dia berharap agar penyampaian sejarah harus transparan. "Maka, jangan sekali-kali, melupakan sejarah," ucap Puan.
"Kalau memang ingin diperbaiki, silakan. Namun, namanya sejarah apakah itu pahit atau baik, ya kalau memang harus disusun ulang, ya diulang dengan sebaik-baiknya," kata Puan.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan penulisan ulang sejarah dengan merilis 11 jilid buku. Anggaran untuk proyek tersebut diperkirakan akan sebesar Rp9 miliar dan melibatkan banyak kalangan terkait seperti sejarawan dan akademisi. (Ant/H-3)
WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menegaskan tragedi perkosaan massal yang terjadi pada 1998 tidak bisa ditutup atau dihapuskan dengan penulisan ulang sejarah
ANGGOTA Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998, Nursyahbani Katjasungkana, menegaskan bahwa dirinya menolak narasi tunggal penulisan ulang sejarah yang digagas oleh Fadli Zon.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Fadli Zon mengatakan sensitivitas seputar terminologi pemerkosaan massal harus dikelola dengan bijak dan empatik.
Ini jawaban Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai banyak dikritik akibat pernyataannya soal pemerkosaan Mei 1998.
Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam.
Anggota Komisi X DPR RI, Puti Guntur Soekarno, mengatakan proyek penulisan ulang sejarah tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bakal menerbitkan 11 jilid buku di proyek penulisan ulang buku sejarah. Seluruhnya, menceritakan sejarah awal mula Nusantara hingga era reformasi.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan pihaknya menerima manifesto ini sebagai masukan yang berharga untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian Kebudayaan.
Rangkaian acara BPF 2025 diawali dengan Kirab Adat Budaya Nusantara yang dibuka oleh Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved