Koalisi Masyarakat Geruduk Rapat DPR, Kecam Fadli Zon soal Pemutihan Sejarah

KOALISI Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat kerja (raker) Komisi X DPR yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Alasannya, mereka menolak proyek penulisan ulang sejarah yang justru membuat kegaduhan di publik.

"Kami hadir untuk mengecam serta memberikan teguran kepada Fadli Zon itu sendiri, untuk kemudian meminta maaf kepada publik, dan juga mengakui kesalahannya dan lebih parah lagi kita meminta untuk adanya penyesaian kasus dari pelanggaran berat HAM itu sendiri dan juga penghentian penulisan ulang sejarah," kata salah satu perwakilan koalisi sekaligus Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia, di Jalan Palmerah Timur, Jakarta, Rabu (2/7).

Jane mengatakan interupsi yang dilakukannya juga sebagai simbolisasi protes. Dia meminta agar proyek penulisan ulang sejarah saatnya disetop.

Baca juga : Timbulkan Kontroversi, Legislator Minta Fadli Zon Tunda Penulisan Ulang Sejarah

Ia menyoroti penyangkalan Fadli soal kasus pemerkosaan Mei 1998. Padahal, kasus itu benar terjadi dan menjadi sejarah kelam yang perlu diketahui masyarakat.

"Kami hari ini melakukan sebuah interupsi, berupa aksi simbolik untuk memprotes adanya penghentian pemutihan sejarah dan juga mengecam adanya pernyataan Fadli Zon yang mengatakan bahwa pemerkosaan massal adalah rumor dan peristiwa Mei 98 itu tidak ada buktinya," ujar Jane.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas menggeruduk rapat Komisi X DPR. Pantauan Metrotvnews.com, raker itu sejatinya membahas anggaran Kementerian Kebudayaan. Namun, rapat berkembang dengan membahas polemik penulisan ulang sejarah, serta penyangkalan Fadli soal pemerkosaan 1998.

Baca juga : DPR : Perkosaan Massal 1998, Tragedi Kelam yang tak Bisa Ditutup dengan Penulisan Sejarah

Momen interupsi Koalisi Sipil Melawan Impunitas terjadi usai para anggota dewan menyampaikan pendapatnya ke Fadli. Kemudian, beberapa orang dari koalisi meneriakkan sejumlah kalimat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, hentikan pemutihan sejarah, dengarkan suara korban," ujar perwakilan koalisi masyarakat sipil di balkon Komisi X DPR.

Mereka menolak gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI Soeharto. Mereka meneriakkan itu secara berulang-ulang.

"Tolak gelar pahlawan Soeharto, hentikan pemutihan sejarah, lawan sisa-sisa orde baru," ucap mereka.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta aksi tersebut dihentikan. Dia meminta petugas pengamanan DPR untuk menetralisir kondisi.

"Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing," ujar Lalu.

Fadli melihat aksi koalisi masyarakat sipil dan tersenyum dari ruang rapat. Usai rapat dia menganggap santai aksi itu.

"Ya biasalah, saya juga dulu pernah begitu. Menurut saya aspirasi," kata Fadli. (P-4)