Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemkot) Jakarta Pusat terus melakukan razia untuk menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama PSBB. Dari razia didapati 4 orang penderita gangguan jiwa
Untuk mengabarkan pelayanan publik yang tetap berjalan di masa PSBB, DPMPTSP menggencarkan kampanye publik #BisaDariRumah.
Wibi Andrino menyayangkan pernyataan tiga menteri Presiden Joko Widodo yang mengkritik keras soal bantuan sosial DKI Jakarta.
"Iya, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua apabila ingin keluar kota, ingin pulang kampung dipikirkan tujuh kali, berkali-kali. Karena siapa saja bisa terpapar dan membawa virus," kata Ariza
Riza menyebut dirinya selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Tinggi TUN justru menguatkan putusan yang diterbitkan PTUN bernomor 113/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 11 Desember 2019.
PERNYATAAN pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait bansos di DKI Jakarta bertentangan dengan kenyataan.
Bakal ada tambahan yang mencapai Rp250 ribu hingga Rp300 ribu per paket sembako.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan 202,52 kilogram (kg) limbah medis selama pandemi covid-19.
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
"Menurut saya, ini menegaskan betapa pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak memiliki koordinasi yang baik. Terlepas adanya perbedaan politik, koordinasi seharusnya tetap dikedepankan."
Dana insentif tersebut sebesar Rp5 ribu per paket yang nilai akumulasinya ditransfer langsung ke rekening Ketua RW.
Pendapatan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan dari Rp87,95 triliun ke Rp47 triliun.
"Kalau instansi pemerintah kan harus ada surat tugas. Kita paham ada surat tugas, otomatis bisa berjalan (keluar kota)," ujar Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah bersurat ke Kementerian Sosial hari ini untuk mengusulkan 2 juta Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sosial agar dilakukan verifikasi data
Pemprov) DKI Jakarta baru mencairkan 50% anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diposkan untuk bantuan sosial (bansos).
Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai dimanfaatkan publik untuk berbagi di masa pandemi covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial pada warga terdampak pandemi covid-19.
Pemprov DKI masih merumuskan sanksi yang bertujuan memberikan efek jera kepada warga pelanggar aturan PSBB.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved