BUMD DKI Berpotensi Setor Deviden Rp703,7 Miliar

WAKIL Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mendorong agar BUMD bisa menyetor dividen kepada Pemprov DKI. Setoran dividen dari BUMD ini akan sangat membantu APBD DKI mengingat masih defisitnya target pendapatan APBD DKI Jakarta tahun 202,0 hasil penyesuaian sebesar Rp2,9 triliun.

"Karena kita masih kekurangan anggaran Rp2,9 triliun dan saat ini sedang dibahas juga oleh Pemprov DKI Jakarta," ujarnya usai rapat kerja komisi di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/5).

Rasyidi menuturkan, berdasarkan rapat kerja, ada sebanyak 19 BUMD yang berpotensi dapat menyetorkannya ke Pemprov DKI dalam waktu dekat. Nilainya mencapai Rp703,7 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 19 BUMD di antaranya adalah, PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp40,19 miliar, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya sebesar Rp40,09 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp24,47 miliar, PD PAL Jaya sebesar Rp20,06 miliar, hingga PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp18,5 miliar.

Meskipun nilainya cukup besar, tetapi angka itu masih jauh untuk menutupi defisit APBD. Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong agar BUMD di DKI Jakarta merasionalisasi penerimaan dana coorporate social responsibility (CSR). Untuk sementara Komisi C mengasumsikan BUMD DKI dapat merealokasi 2% sampai 3% penerimaan dari CSR tersebut.

Rata-rata dana CSR yang digelontorkan ini mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp5 miliar per BUMD. CSR akan disalurkan dalam bentuk bantuan berupa sembako kepada warga yang membutuhkan.

"Jadi saya kira dana CSR-nya cukup bagus, sehingga ini akan dibantukan dalam rangka Covid-19 untuk sembako dan lain sebagainya," terang Rasyidi.

Dengan demikian, Komisi C DPRD DKI Jakarta juga mendorong Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) untuk memonitor langsung pergerakan dividen dan pendapatan CSR, untuk kemudian ditetapkan angka ril untuk seluruhnya dialihkan pada penanganan dan pemulihan atas dampak korona di DKI Jakarta.

"Kita akan minta cepat supaya itu segera diproses (BUMD) sebelum akhir Mei (2020) ke Pemerintah DKI Jakarta sebagai pemegang saham. Jangan lambat, karena kita butuh sekarang untuk penangananan Covid-19," ungkap Rasyidi.

baca juga: Mudik Dilarang, Usaha AKAP Rugi Hingga Rp10,5 triliun

Sebelumnya, Pemprov DKI mengungkapkan mengalami defisit anggaran. Dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) berdama DPRD DKI pada 5 Mei 2020, total pendapatan APBD DKI dari hasil penyesuaian menurun dari Rp87,95 triliun menjadi Rp47,18 triliun. Sementara untuk belanja, setelah melakukan berbagai penghematan angkanya masih tinggi yakni dari Rp87,95 triliun menjadi hampir mencapai Rp51 triliun.(OL-3)