NEWSTICKER

Berita Terbaru Pemda Hari Ini

KPK Harap Kepala Daerah Bersih dalam Gunakan Anggaran
30/10/2019 23:05
"Ke depan upaya pencegahan bisa lebih masif dilakukan karena banyak sekali kepala daerah yang diproses KPK. Kami berharap nanti tidak terulang lagi."
NasDem: Pemda Berkewajiban Membangun Ketahanan Nasional
30/10/2019 18:53
"Selama ini kepala daerah mengandalkan polisi. Padahal, kepala daerah bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan," kata Supiadin
Tito: Belanja Modal Pemda Harus Menyentuh Masyarakat
29/10/2019 15:40
Tito menilai sangat bagus jika pemda justru mengalokasikan belanja modal lebih besar ketimbang belanja belanja pegawai.
KPK Tertibkan Aset Rp6,5 Triliun di Sulsel
21/10/2019 19:25
Penertiban aset senilai Rp6,5 triliun tersebut termasuk di dalamnya pengembalian tujuh aset kepada Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar yang sebelumnya dikuasai oleh pihak ketiga
Pemda Wajib Umumkan UMP Serentak pada 1 November
17/10/2019 21:10
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mewajibkan pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) secara serentak pada 1 November 2019.
Pacu Profesionalitas SDM Pemkab, Apkasi Gelar Bimtek Protokol
17/10/2019 18:00
Tugas seorang protokol pun menjadi tidak ringan karena keberhasilan sebuah pertemuan baik bernilai ekonomi, budaya, politik maupun lainnya akan tergantung pada kesempurnaan pengaturan.
Peran Pemerintah Daerah sebagai Kunci Demokrasi
16/10/2019 08:50
Kalau kepala daerah paham peran dan fungsinya, daerah tersebut akan baik. Pemerintah yang baik dapat memberikan rahmat dan melindungi rakyatnya
Peran Pemerintah Daerah Sebagai Kunci Demokrasi
15/10/2019 21:26
"Pertama, pemerintah daerah yang damai dan aman. Dengan pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," kata Syahrul
KPK Tertibkan Aset Daerah Senilai Rp155,46 Miliar
02/10/2019 16:30
KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong perbaikan administrasi pencatatan dan pelaksanaan aturan
TP4 Jangan Dijadikan Bumper Penyimpangan
24/9/2019 10:10
TP4 dibentuk pada 2015 sebagai bentuk kontribusi Korps Adhyaksa dalam mendukung program pemerintah di bidang percepatan pembangunan nasional.
Satu Langkah Wujudkan Smart City Via SP2D Online
18/9/2019 18:37
Penggunaan aplikasi SP2D Online akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan SP2D, mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah.
Setelah Ada OTT, LHKPN Melonjak hingga 100%
18/9/2019 10:10
Salah satu perkembangan positif dimaksud ialah soal laporan harta kekayaaan penyelenggara negara (LHKPN) di Pemkab Tulungagung yang mencapai 100%.
Pemda dan BUMN Lebih Cepat Selesaikan Proyek Bersama TP4
13/9/2019 08:35
Harapan pemerintah mengembangkan infrastruktur terealisasi lebih cepat. Saya pikir bentuk pengawalan dan inovasi yang dilakukan sangat diperlukan oleh kami sebagai pelaku usaha
Ombudsman Ikut Awasi Produk Hukum Daerah yang Diskriminatif
13/8/2019 21:41
Pengawasan yang dilakukan pihaknya ialah dengan mengawal tindak lanjut yang dilakukan oleh Kemenkumham terkait upaya penyelesaian perda diskriminatif tersebut.
Produk Hukum Diskriminatif Kerap Jadi Komoditas Kampanye
13/8/2019 20:42
Perda yang diskriminatif sengaja digunakan sebagai alat kampanye oleh kepala daerah tertentu guna melanggengkan kekuasaannya.
Kemendagri Akan Bahas Produk Hukum yang Diskriminatif
13/8/2019 20:03
Kemendagri akan menggunakan pendekatan komunikatif terhadap Pemda terkait guna memfasilitasi hadirnya produk-produk hukum yang toleran dan anti diskriminatif.
Komisi Antirasuah Ultimatum Pemda soal Aset
12/8/2019 10:10
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah permasalahan pengelolaan aset di daerah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Optimalisasi Peran BUMDes Bersama Bank BJB di Seluruh Desa, Jabar
07/8/2019 06:39
Bank BJB juga telah melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan potensi ekonomi Desa Cibuluh.
Ombudsman: Pelayanan Pemda Paling Banyak Dikeluhkan Publik
30/7/2019 23:15
Pemda menjadi salah satu institusi yang tidak patuh terhadap rekomendasi dan saran tindakan korektif yang dikeluarkan Ombudsman
Jumlah Dinas di Pemprov Bali akan Dipangkas
30/7/2019 05:40
GEBERNUR Bali I Wayan Koster menyatakan akan meram-pingkan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dari 49 menjadi 40 OPD, tapi ditambah 2 OPD baru