Peran Pemerintah Daerah sebagai Kunci Demokrasi

KETUA DPP Partai NasDem Bidang Otonomi Daerah Syahrul Yasin Limpo menilai bahwa peran daerah dapat berperan penting sebagai kunci demokrasi bagi masyarakat.

Menurut Syahrul, terdapat klasifikasi peran daerah untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

"Pertama, pemerintah daerah yang damai dan aman dengan pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," ujar Syahrul di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

Kedua, imbuhnya, pemda hadir bagi pebisnis atau produsen sehingga mereka merasa senang di sebuah wilayah. "Tidak mungkin sejahtera, tidak mungkin demokratis, kalau ekonomi terpuruk karena ekonomi sangat penting. Penegakan yang lain dibutuhkan, tapi ekonomi yang baik jadi kata kunci pula," tandasnya.

"Jadi, pemerintah yang baik adanya ekonomi yang tanpa beban. Bila pebisnis tertekan, investor akan cari negara lain yang lebih leluasa. Maka, ekonomi menjadi penting," ujar Syahrul.

Terakhir, tambah Syahrul, adanya kesadaran hukum dan aparat hukum yang konsisten menjalankan peraturan yang ada.

"Jadi kata kunci kalau tidak ada hukum, akan jadi kekacauan. Itulah kunci demokrasi."

Syahrul menilai, jika kepala daerah betul mengurusi masyarakat dan paham tupoksi yang ada, daerah tersebut akan aman.

"Saya paham apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti otonomi daerah itu harus tepat implementasinya. Kalau kepala daerah paham peran dan fungsinya,  daerah tersebut akan baik. Pemerintah yang baik dapat memberikan rahmat dan melindungi rakyatnya," jelasnya.

Hulu hingga hilir

Mantan Bupati Luwu Utara M Luthfi Mutty menambahkan bahwa penanganan konflik harus dimulai dari hulu hingga hilir sehingga konflik di daerah hingga nasional dapat teratasi.

"Penanganan konflik hulu mulai antisipatif dengan menggunakan data-data sebagai langkah respons terhadap konflik. Selanjutnya di hilir terjadi stunting akibat anak-anak kekurangan gizi. Ini bisa menjadi bom waktu untuk masyarakat. Seharusnya kepala daerah memikirkan hal ini dengan pemenuhan gizi masyarakat," papar Luthfi.

Menurutnya, konflik terjadi karena ada ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi, yakni 10% orang terkaya Indonesia menguasai 75% kekuasaan nasional.

Solusinya, kata Luthfi, pemerintah harus dapat menciptakan peraturan yang memihak mayoritas rakyat Indonesia. "Terlebih bonus demografi ini bisa seperti bom waktu. Kalau ini tidak bisa disiapkan dengan baik, pengangguran usia produktif akan meningkat. Ini akan menjadi bencana," ujar Luthfi.

Hal senada juga disampaikan anggota DPR Fraksi NasDem Eva Yuliana. Eva mengatakan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dapat mengatasi kesenjangan konflik.

"Sebagai kepala daerah seharusnya paham aturan-aturan dalam menjalankan sistem kerja," kata Eva.

Eva mengatakan hal yang penting ialah harus bisa menjaga relasi antarkelembagaan sebagai kolaborasi untuk menjalankan pemerintahan. (P-1)